Bisnis.com, JAKARTA—Apple Inc untuk pertama kali mengungkapkan sejumlah permintaan informasi yang diterimanya dari pemerintahan seluruh dunia, menyusul kontroversi mengenai pengumpulan data oleh lembaga keamanan nasional AS.
Dalam laporannya, mengikuti langkah serupa dari Microsoft Corp, Google Inc, Facebook Inc dan lainnya, Apple memberikan sinyal penentangannya terhadap tindakan pemerintah AS terhadap tipe data yang diizinkan untuk dilaporkan, dan menuntut transparansi lebih luas dalam proses itu.
Mulai 1 Januari hingga 30 Juni tahun ini, Apple mengungkapkan sudah menerima permintaan informasi 1.000—2.000 akun dari badan penegak hukum AS, yang mempengaruhi 2.000—3.000 akun Apple. Perusahaan itu menyatakan sudah membuka data hingga 1.000 akun.
Apple, bersama dengan perusahaan teknologi lainnnya, hanya diizinkan untuk melaporkan tambahan sejumlah 1.000 dan harus mengombinasikan antara kebutuhan penegakan hukum dan keamanan nasional. Hal ini membuatnya memungkinkan untuk mengetahui persis berapa jumlah yang terkait dengan keamanan. Apple menyampaikan penentangannya terhadap masalah ini pada Selasa (5/11/2013).
"Kami benar-benar merasa pemerintah harus mencabut perintah itu dan mengizinkan perusahaan untuk menyampaikan jumlah yang lengkap dan akurat terkait dengan permintaan FISA [Federal Intelligence Surveillance Act] dan National Security Letters," ungkap Apple dalam laporannya. "Kami akan terus secara agresif memenuhi kemampuan untuk lebih transparan.”
Microsoft, Google dan pereusahaan teknologi lainnya menentang sikap Departemen Kehakiman AS mengenai pembatasan pengungkapan perintah pengadilan FISA, sejauh ini belum berhasil.
Apple menyampaikan surat dengan Foreign Intelligence Surveillance Court mendukung sebuah kelompok kasus yang meminta transparansi lebih luas.
