Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah diminta mencermati dan berhati-hati menghadapi aksi korporasi PT XL Axiata yang mendadak melakukan akuisisi Axis.
Kamilov Sagala, mantan anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) menjelaskan pemerintah perlu mengkaji lebih mendalam, sehingga tidak menimbulkan kesalahan kebijakan yang justru merugikan industri telekomunikasi nasional akibat akuisisi XL terhadap Axis melalui perjanjian jual beli bersyarat (Conditional Sales Purchase Agreement /CSPA) itu .
Menurutnya, aksi korporasi XL tersebut sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah agar segera memutuskan kajian soal teknis yang bisa menguntungkan operator itu.
“XL sebenarnya lebih mengharapkan frekuensi. Kami kira soal utang bukan masalah besar bagi XL," ujarnya, Senin (30/9).
Dia melihat kemungkinan adanya indikasi kerugian negara dari pembayaran biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi 3G Axis yang seharusnya dilakukan secara bertahap selama 10 tahun sejak 2006.
"Jika frekuensi jatuh ke XL, ada kemungkinan pembayaran BHP tidak lagi secara bertahap tapi flat Rp160 miliar. Sesui hitungan sebenarnya semakin lama operator harus membayar BHP 3G semakin besar," ujar anggota BRTI 2007-2009 itu.
Menkominfo Tifatul Sembiring sebelumnya menegaskan bahwa frekuensi tidak bisa dipindahtangankan. Jika XL memang mau mengakuisisi Axis, terlebih dahulu harus mengembalikan frekuensi tersebut kepada pemerintah. "Setelah itu, baru pemerintah mengalokasikan kembali sesuai dengan kebutuhan,” ungkapnya.
Mengomentari hal itu, Presdir XL Axiata Hasnul Suhaimi memastikan akan mematuhi semua aturan dan regulasi yang berlaku.
Anggota BRTI Ridwan Effendi menjelakan surat persetujuan menteri terkait merger atau akuisisi ini bersyarat, yaitu bahwa mereka akan mematuhi pengalokasian frekuensinya. Regulator, khususnya tim ad hoc bekerja independen terhadap proses bisnis mereka. Kewenangan pemerintah untuk mengalokasikannya, tidak otomatis seluruh frekuensi akan dimiliki langsung oleh XL.
