JAKARTA: Komisi I DPR kembali mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera melelang kanal 11 dan 12, frekuensi 3G untuk menghindari potensi kerugian dari pembayaran up front fee dan biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi yang seharusnya dibayarkan bisa diterima kuartal II tahun ini.Anggota Komisi I DPR RI Roy Suryo menegaskan agar Kementerian Komunikasi dan Informatika mempercepat lelang 3G tahap III karena dikhawatirkan akan merugikan operator, masyarakat, dan bahkan negara dari potensi pendapatan Biaya Hak Penggunaan (BHP) frekuensi dan up front fee.
“Perlu diperhatikan juga yang sekarang mengotori itu adalah Smart Telecom. Pemerintah harus mencek lagi apakah operator itu sudah membayar BHP apa belum. Pemerintah harus tegas sehingga negara tidak dirugikan karena tidak bersihnya kanal 11 dan 12.”
Dirut Telkomsel Sarwoto Atmosutarno menilai Telkomsel dirugikan apabila proses lelang kanal 11 dan 12 3G bertele-tele.
Pelaksanaan tender sendiri molor dari jadwal semula yaitu pada kuartal I/2012, karena alasan penyelesaian pembersihan kanal dari gangguan interferensi operator terdekat.
Sementara itu, Dosen Fakultas Teknik Universitas Indonesia Gunawan Wibisono mengatakan kanal dengan pita selebar 5 MHz tidak terlalu banyak membantu untuk akses.
Menurutnya, regulator ke depan harus mempertimbangkan kelayakan bisnis dalam pemberian kanal bukan pada banyaknya operator yang dapat tetapi lebih pada jaminan Quality of Services dan kelanjutan layanan pada pengguna. Gunawan melanjutkan tidak perlu banyak operator tapi kualitas rendah.
Direktur Layanan Korporasi PT Smartfren Telekom Merza Fachys—induk usaha Smart Telecom—, mengatakan kanal 11 dan 12 bukan tidak ber4sih, tapi ada 2 teknologi berbeda, cdma dan UMTS yang berdampingan spektrum frekuensinya sehingga membutuhkan solusi teknis khusus.(api)
