JAKARTA: Kemelut di tubuh Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (Apkomindo) masih belum mereda, bahkan terasa makin panas.Yang terakhir adalah pernyataan dari caretaker Apkomindo, yang notabene merupakan Dewan Pertimbangan Apkomindo (DPA) Pusat bahwa Munas Apkomindo di Solo adalah ilegal, karena tidak sesuai dengan AD/ART organisasi."Karena masih merasa sesama rekan di asosiasi, maka kami hanya lapor ke polisi agar polisi aware bahwa munas solo ilegal dan agar tidak diberi izin seperti yang sudah di surabaya. Hanya saja kemudian sepertinya disiasati bukan munas, tapi hanya musyawarah," ujar Sekretaris Caretaker Rudi Rusdiah kepada Bisnis.Menurut dia, jika namanya musyawarah yang tidak nasional, artinya tidak sesuai dengan AD/ARTorganisasi, maka hasilnya ilegal termasuk jika memilih ketuaumumbaru.Pihak caretaker, melalui kuasa hukum Denny Kailimang dan S. Yanti Nurdin telah mengirimkan surat kepada Wali Kota Solo Djoko Widodo dan Mabes Polri perihal Munas Apkomindo yang dinilai ilegal dan seharusnya dilarang atau tidak diizinkan penyelenggaraannya.Dalam suratnya kepada wali kota dan Mabes Polri, caretaker mengungkapkan bahwa Munas/Munaslub hanya bisa diadakan oleh DPP Apkomindo (caretaker yang telah ditunjuk DPA Pusat Apkomindo).Dalam surat tertanggal 9 januari 2011 No. 108/Ext/YT-HSS/I/12, Caretaker melalui kuasa hukumnya mengungkapkan ada beberapa oknum DPD Apkomindo tertentu yang akan mengorganisir/menyelenggarakan Munas di luar dari Munas/Munaslub yang akan diselenggarakan oleh DPA Apkomindo bersama dengan caretaker pada 12-14 Januari 2012 di Surakarta, Jawa Tengah.Menurut caretaker, DPD Apkomindo tidak berhak untuk mengadakan Munas/Munaslub APkomindo, karena yang berhak adalah DPA Pusat Apkomindo atau DPP Apkomindo (yang dalam hal ini adalah caretaker yang ditunjuk DPA Pusat)."Dengan demikian, penyelenggaraan Munas Apkomindo oleh oknum DPD Apkomindo yang dilaksanakan 12-14 Januari 2012 bertentangan dengan hukum dan dinyatakan ilegal," demikian surat caretaker DPP Apkomindo kepada Wali Kota Solo dan Mabes Polri.Sebelumnya, caretaker DPP Apkomindo juga pernah menggagalkan Munas/Munaslub pada 28-30 Oktober 2011 di Surabaya. Munaslubtersebut tidak memperoleh izin dari Mabes Polri, Polda Jawa Timur, dan Polrestabes Surabaya.Mantan Ketua Umum Apkomindo Suhanda Widjaya mengatakan secara sederhana berdirinya asosiasi untuk kepentingan anggotanya.
"Jika mayoritas anggota telah mengatakan Munas tersebut sah sementara bagian lain tidak, maka semua harus kembali kepada anggaran dasar APkomindo yang menjadi landasan dasar asosiasi. Sah atau tidak, legal atau tidak legal tentu pengadilan yang menentukan."Setelah konflik berkepanjangan di antara elit organisasi, sejumlah DPD dan anggota Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia akhirnya memilih Agustinus Sutandar sebagai nahkoda baru di organisasi itu.Menurut pengurus Apkomindo Sutiono Gunadi, pemilihan Ketua Umum baru Apkomindo berlangsung di Solo melalui Munas yang berjalan secara demokratis dan kekeluargaan.Dalam Munas tersebut juga diwarnai dengan pengunduran diri pasangan calon Ketum dan calon Sekjen lainnya secara sukarela, yaitu pasangan Soegiharto Santoso (Hoky)-Andy Ho, dan calon bendahara Wismin sehingga pemilihan dapat berlangsung tanpa melanggar pasal-pasal AD/ART Apkomindo.Selain Agustinus yang menduduki posisi Ketua Umum, Munas juga menetapkan Gomulia Oscar sebagai Sekjen Apkomindo dan Suwato Komala sebagai Bendahara.Selain menentukan pengurus inti, Munas juga menetapkan Dewan Pertimbangan Asosiasi Pusat, yang terdiri dari Suhanda Wijaya,Setyo Handoyo, John Kurniawan, Sutiono Gunadi, Emily Khie (DKI Jakarta), NS Louis (Sumut), Lukas Lukmana (Jateng), Simon R Purba (Surakarta), Paul Kuntadi, Frans Budiono (DIY), Tecky Tanardi (Jatim), Sandy Kusuma (Bali), H. Jazuli (Kalbar),Syamsul Qadar (Sulsel), dan Willy Aprilianto (Malang).Mantan Wakil Ketua Umum Apkomindo Michael Sunggiardi mengatakan pihaknya enggan menangggapi mundurnya pasangan Hoky-Andi Ho dari pencalonan karena terlalu banyak yang off the record. ”Namun, sebagai rakyat biasa, sebetulnya saya mengharapkan adanya organisasi TIK yang dapat menyuarakan kebutuhan masyarakat dan bukan business as usual karena pola masyarakat akan pemanfaatan TIK sudah berubah drastis dalam 10 tahun belakangan,” ujarnya.Menurut seorang mantan pengurus Apkomindo, sepertinya Founding Father sudah 'berdamai' dengan DPP yang baru, didukung oleh rombongan Apkomindo Jatim dan yang pasti nama Rudy Rusdiah tergusur mengingat belum ada langkah nyata yang dilakukan oleh caretaker."Sebagai info syarat tidak tertulis untuk menjadi Ketua Umum Apkomindo adalah bisa menjalin hubungan yang baik dengan Founding Father," katanya.Sementara itu, Ketua Umum terpilih Apkomindo Agustinus Sutandar mengatakan pihaknya akan memajukan perkembangan teknologi informasi di Indonesia, bukan hanya untuk industri, tapi juga untuk seluruh masyarakat Indonesia."Mengenai surat caretaker kepada Wali Kota, Mabes Polri, Mapolres Solo, dan bahkan ke hotel, kami sudah mengantisipasinya dan sudah mendapatkan izin terlebih dahulu dari pihak kepolisian,” katanya. Menurut dia, pihak kepolisian tidak bisa membubarkan munaslub tersebut karena selain sudah mendapatkan izin juga sudah tidak ada aturan lagi membubarkan pertemuan lebih dari lima orang seperi pada zaman sebelum reformasi. “Apalagi pertemuan itu bukan lah demo atau hal-hal yang bersifat anarkis, hanya pertemuan internal anggota Apkomindo saja, dan legal karena kami sudah terlebih dahulu mengirimkan mositidak percaya kepada caretaker dalam pertemuan 6 DPD di Yogyakarta,” katanya. Agustinus menuturkan pemilihan tempat di Solo juga bertujuan menghindari konflik yang tidak perlu antara penentang Munaslub dan pendukung Munaslub. “Kami khawatir akan ada campur tangan preman kalau pertemuan diselenggarakan di Jakarta,” katanya. Terkait rekonsiliasi dengan founding father, Agustinus mengatakan arahnya memang kesana, apalagi Sony Franslay merupakan orang yang bijak. ”Dia hanya terpengaruh orang-orang di sekelilingnya. Padahal sebenarnya dia sudah tidak ingin lagi ikut campur dalam organisasi,” kata Agustinus. Sebagai Ketua Umum Baru, Agustinus siap menjalin hubungan kerja sama dengan Dyandraselaku penyelenggara pameran sehingga pameran-pameran MBC, FKI dan Indocomtech bekerjasama kembali dengan asosiasi Apkomindo, bukan dengan yayasan Apkomindo. ”Nantinya semua pameran merupakan domain DPD, sementara DPP tidak akan ikut campur. Namun,agar roda organisasi tetap berjalan, setiap pameran diharapkan tetap menyumbangkan hasilnya ke DPP,” tuturnya. Jadi, lanjut Agustinus, pertikaian dalam tubuh Apkomindo bukanlah karena uang, karena para pengusaha yang menjadi anggotanya memiliki uang yang banyak. Mungkin, kata Agustinus, hanya idealisme saja dan kurang pengalaman berorganisasi yangmembuat konflik di Apkomindo seperti berkepanjangan. Agustinus juga sangat mengapresiasi mundurnya Soegiharto/Hoky dari pencalonan sebagai ketua umum karena menjadikan pemilihan ketua umum berlangsung secara kekeluargaan secaramufakat. Terkait dengan Yayasan Apkomindo dan DPA, pihaknya mengakui AD/ART nya ada yang salah,seperti kewenangan DPA yang terlalu besar tanpa dibarengi tanggung jawab, dan posisi yayasan seharusnya hanya menyelenggarakan aktivitas sosial saja, bukannya mengurus pameran. Ke depan, Agustinus berjanji akan mengedepankan nasionalisme dalam setiap programkerja Apkomindo, agar masyarakat bisa melek IT dan penetrasi komputer bisa lebih besar lagi, tidak hanya 5% seperti saat ini. Sekedar diketahui, Ketua Apkomindo pertama, yaitu Sonny Franslay (1992-1996, 1996-1999), tapi masih sebatas Jakarta saja, kemudian dilanjutkan oleh Hidayat Tjokrodjojo yang sudah mencakup nasional (1999-2002, 2002-2005), yang kemudian dilanjutkan oleh Hengkyarto Tjokroadhiguno pada 2005.
Bibit-bibit konflik antara pengusaha Apkomindo Jakarta dengan daerah mulai terkuak pada saat kepemimpinan Hengkyarto Tjokroadhiguno, di mana untuk mengamakan aset Apkomindo Jakarta, maka dibentuklah Yayasan Apkomindo Indonesia(YAI). YAI mendapat limpahan aset berupa ruko dan pameran-pameran, diantaranya IndoComtech di saat DPP apkomindo dipimpin Hengkyarto Tjokroadhiguno. Sejak itu lah, DPP Apkomindo tidak memiliki aset sama sekali. Konflik yang seperti api dalam sekam ini memuncak pada 19 September 2011 pada saat DPP Apkomindo akan menggelar Munas Oktober. Dewan Pertimbangan Pusat (DPA Pusat) yang juga berisi orang-orang dari YAI pun sampai menyewa kantor pengacara Kailimang & Pontountuk membekukan DPP Apkomindo beserta semua kegiatannya. Sedangkan Ketua DPA Pusat sekaligus Ketua Umum YAI,Hidayat Tjokrodjojo mengungkapkan pihaknya masih mencari cara (untuk menyelesaikan masalah ini) agar langkah dan cara-cara kerja tidak heboh, lebih baik, lebih berguna, dan lebih bermanfaat bagi anggota."Agar tidak menang-menangan atau tidak saling bertentangan."(api)
BACA JUGA:
Apa Kata Mereka Soal Perpecahan Apkomindo
Asosiasi Pengusaha Komputer Akhirnya Pecah
Kemelut Di Apkomindo Salah Siapa
DPP Apkomindo Desak Percepat Munaslub
