Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menilai ruang siber yang menjadi medan tempur baru. Dia pun menyebut, kini ancaman terhadap kedaulatan bangsa tidak hanya datang dari darat, laut, dan udara saja.
Oleh karena itu, Dalam kuliah umum di Lemhannas RI, Menkomdigi menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan nasional di era digital.
"Ruang siber adalah jantung pertahanan baru bangsa. Menjaganya berarti menjaga masa depan Indonesia," tegas Meutya di hadapan peserta Program Pendidikan Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan XXV dan Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) Angkatan LXVIII di Jakarta dikutip dari keterangan resmi, Jumat (20/6/2025).
Dia menjelaskan, salah satu tantangan utama dalam ruang digital adalah penyebaran hoaks dalam tiga bentuk, yakni misinformation (informasi salah tanpa niat jahat), disinformation (informasi palsu yang sengaja disebarkan), dan malformasi (informasi benar yang digunakan untuk menyudutkan atau mencelakai pihak lain).
“Hoaks bukan sekadar gangguan informasi, tapi bisa merusak ideologi, memperkeruh politik, dan menghancurkan kohesi sosial,” imbuh Meutya.
Dia pun menyoroti ancaman serius dari serangan siber seperti ransomware dan kebocoran data. Salah satu contoh konkret adalah peretasan terhadap Bank Syariah Indonesia (BSI) oleh kelompok Lock Bit 3.0 yang menuntut tebusan senilai US$20 juta dan mengganggu layanan 15 juta nasabah.
Meutya juga menekankan bahwa infrastruktur strategis negara, termasuk militer dan lembaga pemerintahan, menjadi sasaran empuk serangan siber. Oleh karena itu, penguatan sistem keamanan digital adalah keharusan.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, pihaknya telah menerbitkan sejumlah regulasi strategis, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP TUNAS), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang revisi UU ITE, serta Perpres Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional.
Kendati, dia mengatakan bahwa regulasi saja tidak cukup. Meutya mengajak para peserta P3N dan P4N untuk menjadi penggerak edukasi literasi digital di berbagai sektor pemerintahan.
“Masyarakat perlu dipahami bahwa internet bisa jadi manfaat, bisa juga mudarat. Di sinilah pentingnya penyuluhan yang konsisten,” ujarnya.
Menutup sambutannya, Meutya mengajak semua pihak menjaga kedaulatan digital Indonesia dengan semangat kolaboratif.
“Mari kita jaga Indonesia, tidak hanya dari darat, laut, dan udara, tetapi juga dari ruang maya,” katanya.
