KKP Desak Telkom-XL Axiata Lapor KKPRL atau Denda Rp5 Juta/Hari

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) merilis daftar perusahaan dari segmentasi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL), yang belum atau terlambat menyampaikan laporan tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL).

Dalam daftar perusahaan yang dirilis KKP, terdapat nama PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom), PT XL Axiata Tbk., PT Mora Telematika Indonesia.

Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik KKP Doni Ismanto Darwin menyampaikan, pemegang dokumen KKPRL wajib menyerahkan laporan tahunan, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 28/2021 tentang Penyelenggaran Penataan Ruang Laut.

Baca Juga Telkom (TLKM) Bidik Penguatan Infrastruktur Pusat Data Nasional

“Laporan tahunan ini penting untuk kami mengetahui progres pemanfaatan ruang laut yang dilakukan, karena masa berlaku KKPRL hanya 2 tahun apabila tidak diikuti oleh perizinan berusaha,” kata Doni dalam keterangannya, Kamis (13/6/2025).

Doni menuturkan, pemegang dokumen KKPRL akan dikenakan denda sebesar Rp5 juta per hari jika terlambat atau tidak menyerahkan dokumen laporan tahunan KKPRL. Hal ini sesuai Permen KP No. 31/2021 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Bidang Kelautan dan Perikanan.

Untuk itu, Doni kembali mengingatkan pemegang dokumen KKPRL dalam hal ini dari segmentasi Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) untuk segera menyampaikan laporan tahunan.

Baca Juga Sinyal Pemulihan Terbatas untuk Telkom (TLKM), Indosat (ISAT) dan XLSmart (EXCL)

Dia menegaskan, penerbitan KKPRL seyogyanya diikuti produktivitas. Dengan begitu, iklim usaha di ruang laut berjalan optimal dan berkelanjutan. Laporan tahunan juga menjadi bagian penting untuk memastikan kegiatan usaha di ruang laut sesuai koordinat yang disepakati.

“Tujuannya bukan mempersulit justru dengan adanya laporan tahunan kami bisa mengetahui jika teman-teman pelaku usaha menghadapi kendala. Kemudian kami jembatani penyelesaiannya. Kami ingin perizinan yang dikeluarkan menghasilkan produktivitas,” tutur Doni.

Sejauh ini KKP telah menyiapkan surat peringatan (SP) pertama ke-27 pemegang KKPRL SKKL.

Baca Juga Telkom (TLKM) Weighs Sale of Healthcare Arm AdMedika

Direktur Pengawasan Sumber Daya Kelautan KKP Sumono Darwinto mengungkapkan, dari 50 KKPRL untuk kegiatan penggelaran sistem kabel telekomunikasi bawah laut (SKKL) yang diterbitkan, sebanyak 27 diantaranya belum atau terlambat menyerahkan laporan tahunan.

Pihaknya tengah memroses pengiriman surat peringatan pertama kepada para pemegang KKPRL yang tidak taat.

“Setelah SP-1 akan ada SP-2. Jika masih belum ada itikad baik dari para pemegang KKPRL untuk menyerahkan dokumen laporan tahunan, tentu penegakan sanksi administratif akan kami ambil,” tegas Sumono.