Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyampaikan perkembangan terbaru proyek Pusat Data Nasional (PDN) senilai Rp2,7 triliun di Cikarang, Jawa Barat.
Meutya menyebut proyek PDN sudah selesai. Dia menyatakan percepatan proyek ini dilakukan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mendukung transformasi digital.
"Kami telah menyelesaikan Pusat Data Nasional (PDN), sudah handover dari Prancis," kata Meutya dalam wawancara khusus bersama Bisnis Indonesia, Jumat (11/4/2025).
Lebih lanjut, Meutya mengatakan bahwa Komdigi bersinergi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) guna memastikan keamanan sistem dan infrastruktur pada PDN. Hal ini dilakukan untuk mencegah terulangnya insiden peretasan yang sempat terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Untuk diketahui, PDN nantinya akan memiliki peran sebagai tempat menampung data-data dari berbagai instansi pemerintah. PDN juga akan melakukan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat.
Selain itu, PDN juga berfungsi untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. PDN Cikarang ditarget akan beroperasi pada Januari 2025.
Namun, pengoperasian PDN ini kembali diundur hingga akhir Maret 2025. Saat ini, pemerintah memprediksi PDN Cikarang baru bisa beroperasi pada April 2025.
Dengan rampungnya proyek PDN, Meutya memastikan bahwa Govtech dapat diluncurkan pada 17 Agustus 2025 sebagaimana yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto.
"Intinya presiden ingin itu cepat diselesaikan dan targetnya 17 Agustus [diluncurkan]," ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pembangunan PDN I yang berlokasi di Greenland International Industrial Centre, Deltamas, Cikarang itu memiliki luas kurang lebih 15.994 m2. Proyek pembangunan PDN ini merupakan pinjaman dari Pemerintah Perancis dengan total nilai EUR164.679.680 atau sekitar Rp2,7 triliun.
