Bisnis.com, JAKARTA — Center of Economics and Law Studies (Celios) masih meragukan efek dari Government Technology (GovTech) yang diklaim dapat menghemat anggaran hingga Rp100 triliun. Adapun, peluncuran GovTech ini ditargetkan dilakukan pada 17 Agustus 2025.
Direktur Ekonomi Digital Celios, Nailul Huda menyampaikan, keraguan tersebut dikarenakan masih terdapat tumpang tindih tupoksi serta peran dari Govtech sendiri yang belum jelas.
“Tumpang tindih ini jelas terasa ketika mereka (Govtech) di bawah Peruri, namun tidak secara langsung berada di bawah K/L terkait,” kata Huda kepada Bisnis, Kamis (20/3/2025).
Huda menuturkan, Indonesia saat ini memiliki Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan GovTech yang dikelola oleh Peruri.
Hal tersebut, kata Huda akan membatasi kewenangan dari GovTech yang akan diluncurkan pada 17 Agustus mendatang.
“Maka hingga saat ini, Govtech ini belum keliatan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Huda pun menyenggol GovTech yang pernah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat dirinya menjabat.
Huda menilai GovTech yang diluncurkan oleh Jokowi masih jalan di tempat karena masalah struktur organisasi pemerintahan dan ego sektoral.
“Dengan adanya masalah itu, saya ragu penghematan anggaran mencapai Rp100 triliun,” ucap Huda.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan bahwa Kepala Negara menargetkan peluncuran Government Technology (GovTech) pada 17 Agustus mendatang. Sistem tersebut diklaim dapat menghemat anggaran hingga Rp100 triliun.
Luhut menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya mendorong digitalisasi pemerintahan melalui integrasi GovTech.
Dia mengatakan GovTech akan mengintegrasikan seluruh aplikasi kementerian/lembaga, mendorong efisiensi, dan meminimalisasi potensi korupsi ini.
Hal ini disampaikan usai melaksanakan rapat bersama jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu (19/3/2025).
“Presiden 17 Agustus ingin meresmikan atau launching nanti program government technology ini yang akan nanti menyatukan semua apps yang ada di kementerian lembaga sehingga dengan demikian akan terjadi efisiensi dan juga pengurangan korupsi,” ujarnya di Kantor Presiden.
