Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah harus memastikan bahwa Pusat Data Nasional (PDN) Cikarang, yang beroperasi pada Maret 2025, memiliki standar keamanan yang kuat.
Asosiasi Data Center Indonesia (IDPRO) menyampaikan setidaknya ada empat poin penting yang perlu diperhatikan pemerintah saat operasional PDN. Salah satunya keamanan.
Ketua umum IDPRO Hendra Suryakusuma penerapan standar keamanan dan kepatuhan yang lebih baik wajib dilakukan.
Pemerintah perlu memastikan bahwa PDN di Cikarang menerapkan standar keamanan tertinggi, termasuk ISO 27001 terkait manajemen keamanan informasi dan penerapan SNI 8799 untuk peningkatan keandalan infrastruktur.
“Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data yang dikelola,” kata Hendra kepada Bisnis, Selasa (25/2/2025).
Kedua, adalah perlunya penguatan regulasi dan pengawasan untuk menjaga kedaulatan data pribadi. Pemerintah harus memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi sesuai dengan UU PDP dan memastikan kepatuhan ketat terhadap peraturan tersebut oleh seluruh pihak yang beroperasi di PDN.
Selain itu, pengawasan berkala dan audit keamanan sangat diperlukan untuk mencegah potensi kebocoran data. Penindakan hukum juga harus diperjelas agar menimbulkan efek jera untuk pelanggaran yang dilakukan
Kemudian untuk poin ketiga, Hendra melihat perlu adanya kolaborasi dengan pelaku industri, institusi pendidikan dan pemangku kepentingan.
Maka dari itu, IDPRO berharap Komdigi dapat meningkatkan kolaborasi dengan pelaku industri data center, termasuk anggota IDPRO, untuk berbagi best practices dan memperkuat resiliensi siber melalui pertukaran informasi ancaman secara real-time.
“Salah satu yang menjadi perhatian IDPRO adalah peningkatan jumlah tenaga ahli di bidang data center,” ujar Hendra.
Terakhir, Hendra menuturkan pemerintah perlu melalukan peningkayan SDM dan infrastruktur pendukung.
Pemerintah perlu mendorong peningkatan kapasitas SDM dalam keamanan siber dan manajemen data center melalui pelatihan dan sertifikasi profesional.
“Selain itu, penguatan infrastruktur pendukung, seperti konektivitas jaringan yang aman dan andal, sangat diperlukan untuk menunjang operasional PDN,” ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menuturkan pembangunan pusat data nasional (PDN) bakal rampung dan siap beroperasi pada akhir Maret 2025.
Setelah rampung, PDN akan langsung dioperasikan untuk mendukung sejumlah layanan pemerintahan.
“PDN kita Salah satunya adalah Insya Allah tolong mohon doa Itu mungkin di akhir Maret sudah bisa running,” kata Meutya di Komdigi, Senin (13/1/2025).
Diketahui, PDN nantinya akan memiliki peran sebagai tempat menampung data-data dari berbagai instansi pemerintah. PDN juga akan melakukan pengolahan data untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat.
Selain itu, PDN juga berfungsi untuk memastikan data dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data.
