Sirekap
Dia juga mengatakan harus ada uji sertifikasi kelayakan atas aplikasi Sirekap. Dia pesimistis Sirekap memiliki sertifikasi tersebut jika melihat kondisi beberapa lembaga negara yang kurang peduli terhadap keamanan siber.
Ketua Umum Indonesia Digital Empowering Community (Idiec) Tesar Sandikapura mengatakan untuk mengetahu keandalan website Sirekap, maka harus melalui serangkaian uji coba seperti penetration test (pentest) atau stresstest yaitu membanjiri sistem IT dengan trafik sangat tinggi untuk mengetahui batas kemampuan sistem tersebut.
Tidak hanya itu, demi keamanan data yang dapat dipertanggungjawabkan KPU juga perlu memastikan bahwa data tersegel secara aman dan tidak ada duplikasi ‘kunci’ untuk mengutak-atik data.
Sistem IT harus telah dilengkapi ‘segel elektronik’ yang hanya dapat digunakan satu kali oleh petugas. Dengan segel tersebut, Tesar menuturkan data pemilih yang telah dimasukkan ke dalam sistem tidak dapat diubah lagi kecuali oleh pihak yang memiliki duplikat atas segel tersebut.
Analoginya, ujar Tesar, seperti sebuah rumah yang dikunci rapat. Isi dalam rumah tidak dapat dikurangi atau ditambah kecuali oleh pemegang resmi kunci rumah dan pihak yang memiliki duplikasi atas kunci rumah tersebut.
Pakar keamanan siber dan forensik digital dari Vaksincom Alfons Tanujaya mengomentari tentang aplikasi Sirekap yang masih dalam tahap pengembangan. Menurutnya, itu menunjukkan kurang siapnya aplikasi Sirekap yang harusnya sudah siap lama sebelum aplikasi dibutuhkan.
"Indikasi yang terlihat memang Sirekap kurang siap dan belum final version. Apakah karena ada hal lain misalnya terjadi perubahan aplikasi mendadak atau alasan lain, mungkin KPU bisa menjelaskan," kata Alfons.
Hal yang menjadi kekhawatiran pakar teknologi pun menjadi kenyatan. Aplikasi Sirekap tumbang dan data yang diinput amburadul. Padahal, Sirekap adalah cara tercepat dan cara paling transparan bagi masyarakat untuk melihat data asli (real count) di lapangan, alih-alih menghindari data quick count milik lembaga survei.
Adapun gangguan sistem teknologi informasi di KPU saat pemilu bukanah hal yang baru. Pada 2019, sistem KPU juga mati setelah akibat trafik tinggi yang membanjiri KPU. Masyarakat yang skeptis dengan hasil pemilu merujuk ke aplikasi rekapitulasi KPU.
Kondisi serupa juga terjadi saat in. Trafik unggah dan unduh yang tinggi, pada saat bersamaan, masuk ke sistem KPU. Beberapa hari lalu, Bisnis coba mengonfirmasi mengenai keandalan sistem teknologi kepada KPU dan Alibaba untuk hadapi trafik tinggi saat lonjakan di Hari Pencoblosan. Keduanya tidak pernah menjawab pertanyaan tersebut.
