Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat keamanan siber menduga banyak pihak yang tidak ingin Data Pemilih Tetap (DPT) Indonesia rapih, sehingga mudah untuk melakukan manipulasi suara pemilihan. Serangan terhadap komisi pemilihan umum (KPU) pun terus terjadi.
Konsultan Keamanan Siber Teguh Aprianto mengatakan ada pihak-pihak yang sengaja menghalangi ASN dalam membuat data DPT menjadi tidak rapi.
“Ada pihak-pihak yang tidak menginginkan kita (Indonesia) punya DPT yang rapi. (Motifnya) kasus kecurangan itu selalu ada,” ujar Teguh pada wartawan, Rabu (20/12/2023).
Teguh bercerita kasus pemilihan kepala daerah terakhir di Papua. Menurutnya saat itu DPT di daerah tersebut hanya 50 juta. Namun, surat suara bisa mencapai 100 juta.
Lebih lanjut, Teguh mengatakan secara keseluruhan pemerintah Indonesia memang belum siap secara digital. Menurutnya, secara umum pegawai pemerintah belum betul-betul disiapkan secara mental terkait digital.
Kendati demikian, Teguh mengakui aparatur sipil negara (ASN) divisi teknologi sebenarnya sudah cukup canggih, terutama ASN Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN), dan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Sayangnya, Teguh mengaku mereka seringkali terhambat untuk berinovasi karena atasan di lembaga tersebut.
“Cuma sering kali orang-orang jago ini kalah sama yang orang-orang tua di atasnya gitu. Jadi kayak sistem hierarkinya, memang itu yang mengganggu. Jadi kayak ketika orang-orang pintar masuk ke tempat yang jelek juga, ya sudah tidak terpakai,” ujar Teguh.
Sebagai informasi, lebih dari 204 juta data Daftar Pemilih Tetap (DPT) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) diretas dan dijual di dark web seharga 2 Bitcoin atau US$74.000 (Rp1,2 miliar).
Angka data yang diretas inipun hampir sama dengan jumlah pemilih dalam DPT Tetap KPU yang berjumlah 204.807.222 jiwa.
Menurut data yang diunggah di Breach Forum oleh akun anonim “Jimbo”, data yang dicuri berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), Nomor Kartu Keluarga (No. KK), Nomor KTP, paspor, nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, tempat lahir, status pernikahan, alamat lengkap, serta kodefikasi TPS.
