Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat digital menilai buku putih atau roadmap tidak cukup untuk menghadirkan ekonomi digital Indonesia. Pemerintah disarankan untuk membuat Undang-Undang ataupun Kementerian tersendiri untuk mengurusi ekonomi digital.
Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan buku putih tidak memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga menteri selanjutnya bisa saja menjalankan program lain yang di luar atau kontradiktif dengan isi buku tersebut.
“Harusnya bukan cuman buku putih, tetapi ada Undang-Undang Ekonomi Digital, lalu buat kementerian ekonomi digital sendiri untuk jadi fokus pengembangan ekonomi digital,” ujar Huda kepada Bisnis, Kamis (7/12/2023).
Adapun pembentukan kementerian ekonomi digital dimaksudkan untuk membantu Kementerian Koordinator Perekonomian dalam lingkup ekonomi digital.
Huda menilai selama ini saja Kemenko Perekonomian belum optimal dalam mengatur sebuah regulasi ekonomi, apalagi jika harus mengatur ekonomi digital secara keseluruhan.
“Untuk supervisi 1 Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) saja tidak bertaji, apalagi mengurusi ekonomi digital secara keseluruhan,” ujar Huda.
| Baca Juga Bank Indonesia Jelaskan Perkembangkan Rupiah Digital, Ungkap 86% Bank Sentral Eksplorasi CBDC |
|---|
Sebagai informasi, pemerintah baru meluncurkan buku putih Strategi Nasional (stranas) Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030. Stranas ini akan menjadi agenda transformasi digital nasional untuk menyambut Indonesia Digital 2045.
Kemudian, sebenarnya daripada membuat buku putih dengan isi yang beraneka ragam, menurut Huda, pemerintah harusnya berfokus pada digital divide atau kesenjangan digital.
Huda mengatakan saat ini kesenjangan digital Indonesia masih ada di tiga aspek utama, yakni infrastruktur, SDM, dan penggunaan ekonomi digital.
Huda mengungkapkan, jika kesenjangan digital ini tidak dihilangkan, dampak perkembangan teknologi akan menjadi negatif. “Lebih banyak tenaga kerja dari luar misalkan,” ujar Huda.
Oleh karena itu, Huda beranggapan penting bagi pemerintah untuk memperhatikan digital divide dalam rangka pengembangan ekonomi ataupun teknologi digital.
