Bisnis.com, JAKARTA – Mbizmarket platform e-commerce yang dikembangkan oleh PT Brilliant Ecommerce Berjaya menargetkan dapat digunakan oleh seluruh Pemerintah Provinsi (Pemprov) di Tanah Air pada akhir tahun 2022.
Saat ini, Mbizmarket telah digunakan oleh 30 pemerintah daerah di Indonesia.
Untuk diketahui, Mbizmarket mengakomodasi dan menangani transaksi kebutuhan pengadaan barang dan jasa.
COO Mbizmarket Ryn Mulyanto Riyadi Hermawan mengatakan sejak Mbizmarket pertama kali dimanfaatkan oleh pemerintah daerah ini terjadi peningkatan yang eksponensial di dalam ekosistem penyedia.
“Peningkatan penjual yang mendaftar hingga 3,5 kali lipat atau hampir 400 persen, jumlah transaksi meningkat 8 kali lipat atau 800 persen, dan jumlah produk yang tayang di platform Mbizmarket juga tercatat tumbuh secara organik dan sangat signifikan,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (19/10/2022).
Pemanfaatan Mbizmarket pertama kali dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat pada Januari tahun 2020.
Kemudian disusul Provinsi Bali pada Juli 2020, Jawa Timur pada Oktober 2020, dan Jawa Tengah pada Februari 2021.
Terakhir, Provinsi Bengkulu turut memanfaatkan platform Mbizmarket pada Agustus 2022.
“Kami menargetkan penerapan Mbizmarket di sejumlah Kementerian Pusat dan 37 Pemerintah Provinsi di Indonesia pada akhir 2022,” katanya.
Menurutnya, adanya peningkatan tren belanja pengadaan pemerintah daerah melalui lokapasar Mbizmarket salah satunya disebabkan karena Mbizmarket memiliki model bisnis yang sesuai dengan proses pengadaan pemerintah sehingga lebih diterima dan dipilih oleh provinsi-provinsi tersebut di atas dibanding lokapasar lainnya.
Platform Mbizmarket mampu mengadopsi tahapan belanja pemerintah sehingga mempercepat proses transformasi dari transaksi secara konvensional menjadi transaksi digital.
Di samping itu, proses payment yang dilakukan secara langsung ke rekening penyedia merupakan salah satu pertimbangan dalam pemanfaatan platform Mbizmarket.
Platform Mbizmarket juga memberikan kepastian waktu pembayaran melalui fitur Term of Payment (TOP) dengan pemberian sanksi pemblokiran kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) apabila terlambat melakukan pembayaran.
Menurutnya, hal ini sangat membantu pelaku usaha terutama UMKM terkait dengan keterbatasan permodalan dan dalam memberikan harga terbaik.
“Kami telah menyiapkan berbagai program untuk mendukung UMKM seperti bimbingan teknis dan pelatihan sehingga mereka bisa mendorong dan memasarkan berbagai produk dalam negeri,” ucapnya.
Mbizmarke bekerjasama dengan Investree menghadirkan fitur pinjaman modal yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha UMKM yang telah bergabung di ekosistem.
Selain itu, juga menggandeng Bank Nobu untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi UMKM yang membutuhkan.
“Terkait dengan penerapan kebijakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 58, Mbizmarket sebagai marketplace, kini telah siap melakukan pemungutan pajak atas setiap transaksi pembayaran yang dilakukan secara online, dan menetapkan dokumen tagihan sebagai dokumen yang disamakan dengan faktur pajak sekaligus sebagai bukti potong PPh,” tuturnya.
Hal ini membuat pelaksanaan kewajiban pajak bagi instansi pemerintah dan rekanan mereka dalam bertransaksi pengadaan barang dan jasa pada sistem informasi pengadaan pemerintah menjadi lebih mudah dan efektif.
“Ini semua merupakan komitmen kami untuk turut mendukung upaya pemerintah dalam mengoptimalkan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel,” ujarnya.
