Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berencana menyiapkan standby pusat data untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate menargetkan pada akhir 2023, Pusat Data Nasional (PDN) pertama di Bekasi dapat dioperasikan. Selain di Bekasi, PDN juga akan dibangun di Batam, Ibu Kota Negara baru dan Labuan Bajo.
Menanggapi itu, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan PDN yang akan dibangun di empat lokasi tersebut harus digunakan semaksimal mungkin.
"Khususnya untuk menyimpan dan pertukaran data di pemerintahan, untuk mendukung satu data, termasuk Pemilu, Pilkada, Pilpres, data PeduliLindungi, data guru, data APBN, BUMN dan sebagainya," kata Heru, Selasa (19/4/2022).
Dengan begitu, menurutnya, pemerintah tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran di Kementerian lain untuk menyewa data center atau penempatan data.
Artinya, sambung Heru, anggaran yang dikeluarkan bisa lebih efisien dan tidak boros. Sebab, dia menyebut saat ini masing-masing Kementerian/Lembaga membeli atau menyewa data center untuk kebutuhan penyimpanan data.
"Selain boros, juga keamanannya diragukan sehingga banyak informasi ada kebocoran data di pemerintahan yang mengemuka ke publik," ucapnya.
Lebih lanjut Heru menuturkan, selain bagaimana menyatukan data agar lebih efisien, yang perlu diperhatikan adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam pembangunan data center tersebut. Diharapkan ada keterlibatan lokal minimal 50 persen.
"Kemudian juga keamanannya juga perlu diperhatikan agar ada trust menempatkan data di data center satu data tersebut. PR lainnya adalah bagaimana arsitektur pusat data dan kemudian arsitektur data ketika semua data dijadikan satu," imbuh dia.
Sebelumnya, Menkominfo Johnny G. Plate menargetkan pada akhir 2023, Pusat Data Nasional (PDN) pertama di Bekasi dapat dioperasikan. Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari integrasi data nasional dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
“Saya minta doanya, semoga tim saya bekerja dengan cepat sehingga di akhir 2023 sudah beres. Kenapa? Waktu yang sangat terbatas, 14 Februari 2024 itu bukan waktu yang lama. Jangan sampai ada yang tertunda sehingga tersedia layanan pusat data,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Digitalisasi Pemilu untuk Digitalisasi Indonesia, beberapa waktu lalu.
