Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Daerah Lemah Sinyal di NTB, Mastel: Perlu Terobosan Kebijakan

Mastel menilai pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah lemah sinyal perlu terobosan kebijakan.
Rahmi Yati
Rahmi Yati - Bisnis.com 21 Maret 2022  |  19:07 WIB
Teknisi melakukan pengecekan pada salah satu base transceiver station (BTS) di Jakarta, Senin (27/1/2020). Bisnis - Arief Hermawan P
Teknisi melakukan pengecekan pada salah satu base transceiver station (BTS) di Jakarta, Senin (27/1/2020). Bisnis - Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai perlu adanya berbagai terobosan kebijakan dalam rangka membangun infrastruktur telekomunikasi di daerah-daerah lemah sinyal termasuk Nusa Tenggara Barat (NTB).

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Mastel) Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan rencana Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membangun infrastruktur telekomunikasi di NTB membuktikan bahwa masih banyak daerah yang faktanya masih lemah sinyal, tetapi tidak dapat dijangkau oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti).

"Sebab, Bakti yang operasionalnya dari dana Universal Service Obligation [USO] itu secara regulasi memang relatif terbatas hanya untuk wilayah 3T [terluar, tertinggal, terdepan]," kata Sigit, Senin (21/3/2022).

Dengan begitu, menurutnya, solusi penggelaran layanan untuk wilayah yang tidak terlalu komersial, tetapi juga bukan 3T memang perlu berbagai terobosan kebijakan.

Sekadar menaikkan urunan dana kontribusi USO, sambung Sigit, tentunya bukan pilihan yang baik karena justru menimbulkan tambahan beban regulasi bagi operator yang sekarang juga sudah sangat tinggi.

"Di antara terobosan yang memungkinkan, adalah kontribusi USO dalam bentuk pembangunan. Jadi operator yang sudah membangun di daerah-daerah sulit [tidak komersial], tetapi bukan daerah 3T, bisa diberikan subsidi. Atau kalau tidak subsidi, bisa dalam bentuk keringanan atau pengurangan beban regulasi yang lainnya sehingga pembangungan tersebut, bisa dikonversi dan dinilai secara finansial. Dengan demikian mungkin dapat mempercepat pemerataan layanan broadband secara nasional," tutup Sigit.

Sebelumnya, Kemenkominfo telah memberikan dukungan penuh untuk penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022. Selain perizinan penggunaan dan pemantauan spektrum frekuensi radio, pemerintah menargetkan penguatan infrastruktur jaringan telekomunikasi di wilayah NTB.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Kemenkominfo Ismail mengatakan sesuai surat dari Pemerintah Daerah NTB berkaitan dengan infrastruktur digital, terdapat 85 desa sinyal lemah yang teridentifikasi.

Dia menegaskan Kemenkominfo akan membangun infrastruktur telekomunikasi dan meningkatkan jangkauan serta kapasitas BTS. Dari 85 desa, terdapat 35 desa 3T yang akan dibangun oleh Bakti Kemenkominfo, 27 desa akan dibangun dengan peningkatan jangkauan dan kapasitas BTS eksisting Telkomsel, dan 23 Desa akan dibangun sebagai komitmen non3T Telkomsel.

"Diharapkan pembangunan dan peningkatan kapasitas ini sudah dapat diselesaikan pada awal kuartal III/2022,” tutur Ismail.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

telekomunikasi sinyal
Editor : Rio Sandy Pradana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Terpopuler

Banner E-paper
To top