Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kasus Satelit Kemenhan, Kemenkominfo Turuti Permintaan Mahfud MD?

Kemenkominfo siap mendukung proses hukum dalam kasus satelit Kemenhan.
Leo Dwi Jatmiko
Leo Dwi Jatmiko - Bisnis.com 17 Januari 2022  |  23:38 WIB
Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta. -Bisnis.com - Samdysara Saragih
Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta. -Bisnis.com - Samdysara Saragih

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendukung jalannya proses hukum untuk pengadaan satelit slot orbit 123 bujur timur.

Adapun mengenai permintaan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia Mahfud MD untuk mencabut izin hak penggunaan penyediaan layanan pada satelit slot orbit 123 BT, Kemenkominfo menghormati dan sepenuhnya mendukung proses yang sedang berjalan.

"Kementerian Kominfo menghormati dan sepenuhnya mendukung proses hukum yang sedang berjalan," kata Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi, Senin (17/1/2022).

Sebelumnya dikabarkan bahwa Menkopolhukam mengirim surat kepada Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate.

Dalam surat tersebut Mahfud meminta agar izin Filling Satelit Garuda-2 dan Nusantara -A1-A yang diberikan kepada PT Dini Nusa Kusuma (DNK) dicabut.

Dia juga meminta Menkominfo mencari perusahaan pengganti yang bersedia mengisi slot 123 BT agar slot tersebut tidak hilang atau diambil negara lain.

Untuk diketahui Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) telah membeberkan pihak yang harus bertanggungjawab atas perkara dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan satelit slot orbit 123 derajat Bujur Timur pada Kementerian Pertahanan tahun anggaran 2015-2021.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejagung Supardi menegaskan bahwa pihak tersebut adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Kementerian Pertahanan periode 2015-2021.

"Jadi bukan level menteri lah ya, tapi di bawahnya. Kan kalau menteri itu hanya MoU [nota kesepahaman] kalau ada," tutur Supardi.

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kominfo kemenhan
Editor : Rio Sandy Pradana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper
To top