Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mendorong operator seluler untuk terus membangun jaringan di desa-desa yang belum mendapat akses 4G.
Sejumah operator seluler disebut telah melakukan survei lapangan dan mulai membangun base transceiver station (BTS), satu tahun setelah Kemenkominfo mewajibkan penggelaran jaringan sebagai salah satu syarat perpanjangan penggunaan spektrum frekuensi di 800 MHz, 900 Mhz dan 1800 MHz.
Juru Bicara Kemenkominfo Dedy Permadi mengatakan sejauh ini, target dari Kementerian Kominfo tidak berubah. Dari 12.548 desa yang belum dapat akses internet, sebanyak 3.435 desa/kelurahan sampai dengan tahun 2022 yang dikerjakan bersama oleh para operator seluler.
“Pada 2021 dan 2022, operator telah masuk ke tahap implementasi yang diawali dengan survei lapangan, kemudian dilanjutkan dengan mengurus perizinan sampai dengan logistik pengiriman perangkat ke lokasi dan instalasi perangkat,” kata Dedy kepada Bisnis, Sabtu (20/11/2021).
Untuk Diketahui, pada Desember 2020 Kemenkominfo mengevaluasi perpanjangan izin penggunaan spektrum frekuensi di pita 800, 900, dan 1800 MHz.
Terdapat dua operator seluler, Telkomsel dan Smartfren, yang menyatakan sanggup memenuhi komitmen pembangunan di desa-desa non-4G. Keduanya mendapat perpanjangan 10 tahun.
Di luar operator tersebut - Tri, Indosat dan XL Axiata - akan diperpanjang 1 tahun dahulu, kemudian akan dievaluasi kembali. Alasannya, operator tersebut telah menyampaikan komitmen namun belum memenuhi jumlah yang diusulkan Kemenkominfo melalui konsultan.
Berdasarkan dokumen tentang izin penggunaan frekuensi yang diterima Bisnis.com, Konsultan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) telah membagi jumlah titik penggelaran 4G di desa-desa komersial yang belum mendapat akses telekomunikasi.
Konsultan Bakti membagi 3.435 titik desa kepada 6 operator seluler yang mengajukan perpanjangan izin penggunaan spektrum frekuensi
Konsultan mengusulkan agar Telkomsel, Indosat dan Smartfren&Smart Telecom, masing-masing membangun jaringan 4G di 1.491 desa, 645 desa dan 50 desa.
Sementara itu, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, XL Axiata, dan Tri masing-masing mendapat jatah pembangunan sebanyak 10 desa, 861 desa dan 378 desa.
Dedy mengatakan jika operator seluler tidak memenuhi kewajiban tersebut, operator akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi tersebut antara lain dapat berupa teguran, sanksi denda, dan lain sebagainya. Namun itu pun bergantung pada kondisi lapangan yang menjadi hambatan dalam pembangunan.
“Jika hasil evaluasi membuktikan bahwa hambatan merupakan faktor eksternal di luar kendali dari operator, maka target yang belum dituntaskan di tahun 2021 akan ditambahkan sebagai target di tahun 2022,” kata Dedy.
Dalam acara Kompas 100 CEO Forum, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta agar infrastruktur digital, termasuk jaringan 4G, selesai dibangun dalam 2 tahun. Desa-desa yang belum mendapat internet harus terhubung dengan 4G.
“Saya sudah memberikan target 2 tahun. Kalau lepas dua tahun, sudah kita kedahuluan negara lain,” kata Jokowi dalam acara Kompas 100 CEO Forum.
Selain infrastruktur, kesiapan dari sisi sumber daya manusia juga terus dikebut pemerintah. Masyarakat yang melek digital, akan membuat pergerakan ekonomi digital Indonesia yang mencapai Rp1.781 triliun pada 2025, makin optimal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
