Bisnis.com, JAKARTA - Rencana pemerintah dalam melakukan modernisasi lembaga penyiaran publik (LPP) TVRI melalui program Digitalization of Broadcasting System (DBS) diyakini membutuhkan biaya besar.
Banyak perangkat TVRI yang perlu diperbaharui. TVRI juga butuh sumber daya manusia yang melek teknologi.
Ketua Umum Asosiasi Televisi Siaran Digital Indonesia (ATSDI) Eris Munandar mengatakan program DBS merupakan wacana lama. Program tersebut sudah terdengar sejak Direktur Utama TVRI dijabat oleh Helmy Yahya. Proposal untuk program DBS masih berada di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Eris mengatakan berdasarkan informasi yang diterimanya, saat itu program modernisasi lembaga penyiaran publik (LPP) itu mencapai Rp4 triliun.
“Kalau tidak salah sekitar Rp4 triliun untuk mengejar Korean Broadcasting System [KBS], karena alat-alat TVRI sudah sangat lama,” kata Eris, Rabu (17/11/2021).
Sekadar informasi, KBS adalah stasiun televisi penyiaran publik Korea Selatan. Kantor pusat KBS berada di Yeouido, Yeongdeungpo-gu, Seoul. KBS adalah jaringan penyiaran terbesar di Korea Selatan.
Eris mengatakan upaya pemerintah dalam membangun sistem digital yang lebih baik di TVRI sudah tepat. Sebagai lembaga penyiaran publik (LPP) sudah seharusnya TVRI diperkuat.
“Kita setuju kelembagaan TVRI ditingkatkan tetapi jangan lupa sumber daya manusianya juga ditingkatkan,” kata Eris.
Sementara itu, Direktur Utama TVRI Imam Brotoseno mengatakan saat ini TVRI memiliki 384 pemancar di mana 53,64 persen atau sekitar 206 pemancar masih berupa transmisi analog VHF, dan sebanyak 130 pemancar menggunakan transmisi digital.
Dengan 130 pemancar, cakupan siaran digital TVRI sekitar 67 persen dari total kabupaten/kota. Untuk meningkatkan cakupan menjadi 92 persen maka 206 pemancar yang menggunakan transmisi analog harus diubah ke digital.
Cara lain untuk meningkatkan cakupan langkah selanjutnya, kata Imam, adalah menggunakan teknologi Multi Channel Per Carrier (MCPC) Broadcast Platform dengan menggunakan satelit, untuk mendistribusikan siaran ke seluruh wilayah layanan.
“Dengan cara itu kita berharap 100 persen wilayah NKRI bisa dilayani oleh TVRI,” kata Imam.
Dalam menyambut peralihan siaran dari analog ke digital, TVRI memiliki sejumlah tantangan. Sebagian besar Stasiun TVRI Penyiaran daerah masih menggunakan teknologi analog.
Dari sisi SDM, sebagian besar SDM memasuki usia pensiun dan membutuhkan regenerasi SDM yang melek teknologi. Kemudian jaringan penyiaran 30 stasiun penyiaran daerah dan stasiun pusat memerlukan pengembangan lebih lanjut.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, salah satu cara yang dilakukan oleh TVRI, kata Imam, adalah mendorong DBS agar bisa dimulai pada 2022. DBS merupakan langkah modernisasi TVRI menuju kelas tv dunia seperti NKH atau KBS, yang melayani publik non-profit.
“DBS tidak hanya mendigatilasi 206 pemancar, tetapi juga memodernisasi studio dan peralatan penyiaran di seluruh stasiun nasional dan daerah,” kata Imam.
