Bisnis,com, JAKARTA – Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai kerja sama yang terjalin antara pemerintah Indonesia dan negara-negara di Asia Tenggara perihal perlindungan data akan memberikan banyak manfaat dan membuat keamanan data menjadi lebih baik.
Ketua Infrastruktur Telematika Nasional Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan bahwa sesuai dengan prinsip Deklarasi Jenewa, tata kelola internet memang sebaiknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pemangku kepentingan tersebut juga termasuk badan-badan internasional yang relevan. Pendekatan ini dikenal dengan prinsip multistakeholderism. Skema kolaborasinya biasanya melalui berbagai forum yang bersifat multistakeholder.
“Manfaatnya banyak, termasuk sharing best practice dan lain-lain, terutama untuk isu-isu yang bersifat universal, seperti hak perlindungan privasi dan lainnya,” kata Sigit, Jumat (3/9/2021).
Selain berbagi pengalaman terbaik dalam perlindungan data internasional dan lintas negara, kata Sigit, manfaat lainnya bisa berupa terjalinnya kesepakatan bersama dan konvensi untuk isu-isu yang bersifat lintas negara.
Meski demikian, kolaborasi yang terjalin tidak serta merta membuat keamanan data di Indonesia menjadi sempurna, tetapi hanya mengarah ke arah yang lebih baik.
“Bukan berarti saat kolaborasi langsung otomatis menjadi aman, tetapi peluangnya bisa ke arah sana,” kata Sigit.
Sigit menambahkan, sesuai dengan prinsip Deklarasi Jenewa juga, hal-hal yang terkait kebijakan publik, yurisdiksi penegakan hukum dan sebagainya, masuk dalam ranah kedaulatan negara.
Menurutnya, rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pun menjadi sangat mendesak untuk dituntaskan.
“Karena ini akan menjadi sikap resmi Indonesia dalam beberapa isu di dalamnya,” kata Sigit.
