Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebutkan akan terus berkomitmen untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam mewujudkan ekosistem tata kelola internet yang berkelanjutan dan inklusif.
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate menyatakan selalu mempertimbangkan aspirasi, bahkan mencari keterlibatan pemangku kepentingan nasional dan internasional dalam menjalankan kebijakan di Indonesia.
“Sebagai bagian dari ekosistem Tata Kelola Internet, Kemkominfo selalu mempertimbangkan aspirasi, bahkan mencari keterlibatan pemangku kepentingan lainnya dalam menjalankan kebijakannya,” ujarnya lewat keterangan resminya, Kamis (2/9/2021).
Menurut Johnny, Pemerintah Indonesia juga ikut telibat secara aktif dalam berbagai forum internasional. Misalnya, pada forum International Telecommunication Union (ITU) World Ministerial Roundtable 2019, pertemuan World Economic Forum (WEF) 2020, Pertemuan World Economic Forum (WEF) 2020, dan ASEAN Digital Ministers’ Meeting 2021.
“Kami menyambut baik berbagai pemangku kepentingan dalam pengambilan kebijakan, baik melalui konsultasi publik, diskusi publik, maupun komunikasi publik, termasuk dalam platform internasional,” katanya.
Johnny mengatakan, Indonesia juga terbuka untuk berkolaborasi untuk perlindungan data internasional dan arus data lintas negara demi membentuk ekosistem digital yang aman dan produktif.
Dia melanjutkan, dalam forum International Telecommunication Union (ITU) World Ministerial Roundtable 2019. Pemerintah Indonesia melibatkan pihak swasta melalui Public Private Partnership dalam penyediaan infrastruktur digital Indonesia.
“Kerja sama ini juga mencakup skema pembiayaan yang salah satunya tercermin dalam penggelaran Proyek Palapa Ring (fiber optic deployment) untuk menyediakan koneksi internet di seluruh tanah air,” tuturnya.
Kemudian, pada pertemuan World Economic Forum (WEF) 2020, Johnny menyatakan, Pemerintah Indonesia memberikan perhatian khusus pada tiga megatren transformasi, yaitu transformasi fisik, transformasi biologis, dan transformasi digital.
“Dengan catatan ini, transformasi digital harus diwujudkan melalui pengembangan infrastruktur digital dan talenta digital, serta perumusan kebijakan yang mendukung,” jelasnya.
Johnny menyampaikan, dalam forum itu Indonesia terbuka untuk berkolaborasi membahas pelindungan data internasional dan arus data lintas negara demi menciptakan ekosistem digital yang aman dan produktif.
“Dalam Kepresidenan G20 mendatang, Indonesia akan melanjutkan pembahasan topik ini sebagai salah satu isu prioritas. Selain itu, Indonesia juga mengusulkan empat prinsip untuk diadopsi dalam cross-border data flow seperti: lawfulness, fairness, transparency, serta reciprocity,” jelasnya.
