Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tengah berfokus untuk memangkas disparitas digital antarwilayah di Indonesia.
Pembangunan jaringan 4G di sejumlah desa menjadi salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan disparitas pada tahun ini, bekerja sama dengan operator seluler.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa operator seluler telah memiliki komitmen untuk menyelesaikan penggelaran jaringan di 3.435 desa non-4G di luar kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Berdasaran kesepakatan yang terjalin, kata Johnny, pembangunan tersebut rampung pada 2022 bersamaan dengan 9.113 desa yang menjadi kewajiban Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) dalam menghadirkan jaringan di sana.
“Operator seluler membangun di wilayah non 3T yang kesepakatannya dan saling pengertiannya itu diselesaikannya bersamaan pada 2022 akhir, kalau itu tidak dibangun maka kita tidak melihat investasi dalam konteks nasional,” kata Johnny kepada Bisnis, beberapa waktu lalu.
Johnny menambahkan tanpa kehadiran jaringan 4G di desa-desa, maka investasi yang digelar oleh operator akan terlihat seperti investasi dalam konteks regional dan rencana bisnis dengan skala kecil sehingga tidak efisien.
Kehadiran jaringan internet di desa-desa tersebut menjadi sebuah kebutuhan di tengah kondisi yang hampir serba digital.
“Kalau operator seluler tidak bangun jaringan [di sana] rakyat dapat darimana?” kata Johnny.
Sekadar catatan, berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis tentang izin penggunaan frekuensi, Konsultan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) telah membagi jumlah titik penggelaran 4G di desa-desa komersial yang belum mendapat akses telekomunikasi.
Konsultan Bakti membagi 3.435 titik desa kepada 6 operator seluler yang mengajukan perpanjangan izin penggunaan spektrum frekuensi di pita 800,900 dan 1800 MHz.
Konsultan mengusulkan agar Telkomsel, Indosat dan Smartfren&Smart Telecom, masing-masing membangun jaringan 4G di 1.491 desa, 645 desa dan 50 desa.
Sementara itu, Sampoerna Telekomunikasi Indonesia, XL Axiata, dan Tri masing-masing mendapat jatah pembangunan sebanyak 10 desa, 861 desa dan 378 desa.
Meski demikian tidak seluruh operator seluler menyanggupi usulan tersebut. Tri dan XL menawar atas jumlah yang diusulkan oleh Konsultan Bakti. Masing-masing hanya menyanggupi membangun sebanyak 213 desa dan 219 desa.
Adapun Telkomsel, Smartfren&Smart Telecom, dan Sampoerna masing-masing sanggup membangun di 1500 desa, 52 desa dan 43 desa. Indosat tidak diketahui kesanggupannya.
