Bisnis.com, JAKARTA – Konsorsium PSN, selaku pemenang tender Satelit Multifungsi Satria, menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam memikul beban biaya penyewaan satelit bekas untuk mengisi orbit 146 BT, seandainya Satelit Satria terlambat mengorbit.
Direktur Eksekutif ICT Institute Heru Sutadi mengatakan bahwa mengorbitkan satelit flotter atau satelit bekas merupakan pilian terakhir seandainya pemerintah gagal memperpanjang tenggat waktu peluncuran Satelit Satria.
Meski demikian, dia memberi catatan bahwa dalam meletakan satelit bekas di orbit kosong, pihak pemenang tender menjadi penannggung jawab, bukan pemerintah.
“Tangung jawab pemenang tender karena kan sebenarnya mereka ada kewajiban sebagai pemenang tender untuk menempatkan satelit sebelum deadline dari ITU [International Telecommunication Union]," kata Heru, Senin (23/11/2020).
Dia mengatakan bahwa dalam mengorbitkan satelit bekas, penanggung jawab harus kembali mengeluarkan modal untuk menyewa satelit.
Heru tidak menyebutkan besar biaya yang harus dikeluarkan untuk sewa satelit. Dia memperkirakan nilainya cukup besar.
Adapun seandainya pemerintah yang menanggung biaya sewa satelit sementara, Heru khawatir jika cara tersebut bisa menjadi perkara dikemudian hari.
“Semua biaya harus ditanggung pemenang tender. Sebab kalau pemerintah menanggung biayanya, saya khawatir jadi temuan dan bisa dianggap merugikan keuangan negara ini,” kata Heru.
Sebelumnya, Pemerintah Indonesia mengajukan permohonan perpanjangan tenggat waktu peluncuran Satelit Multifungsi Satria, sebagai antisipasi atas Pandemi Covid-19 yang tidak kunjung berhenti.
Direktur Utama Bakti Anang Latif mengatakan bahwa pemerintah telah mengirimkan surat permohonan perpanjangan tenggat waktu peluncuran Satelit Multifungsi Satria kepada Persatuan Telekomunikasi Internasional atau International Telecommunication Union (ITU).
