Bisnis.com, JAKARTA – Kekuatan jaringan yang diberikan operator seluler untuk mendukung proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) harus optimal.
Jangan sampai tarif murah yang dibayarkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat kualitas layanan yang diberikan operator seluler menurun atau tidak sebaik dengan layanan komersial.
Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengakui bahwa salah satu tantangan pembelajaran jarak jauh khususnya bagi kelompok siswa yang kurang mampu adalah ongkos untuk biaya kuota ini.
Langkah Kemendikbud untuk memberikan kuota gratis, menurutnya, sudah tepat. Dengan nominal bantuan senilai Rp7,2 trlilun, dia berpendapat peserta didik yang mencapai 30 juta orang dan tenaga pengajar yang berkisar 3 juta pengajar dapat terakomodasi.
Meski demikian, lanjutnya, tantangannya dari PJJ itu tidak semata-mata masalah kuota, masalah cakupan koneksi internet khususnya bagi siswa di luar Pulau Jawa juga menjadi kendala.
“Jangan sampai, karena ongkos produksi yang lebih murah, kualitas malah downgrade satu level,” kata Yusuf kepada Bisnis, Selasa (8/9/2020).
Dia mengusulkan agar Kemendikbud membahas permasalahan kekuatan jaringan dengan operator seluler agar kualitas layanan data dapat prima.
Adapun tantangan lain yang bakal dihadapi dalam proses ini, kata Yusuf, adalah terkait verifikasi data siswa penerima bantuan kuota subsidi ini.
Sebelumnya, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menilai bahwa penetapan harga kuota Rp1.000/GB untuk program Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang diusulkan oleh Kemendikbud terlalu murah dan tidak sebanding dengan harga produksi.
Dalam surat no.79/ATSI/IX/2020 yang diterima oleh Bisnis, disebutkan bahwa Atsi hakikatnya mendukung program subsidi kuota data bagi pelajar, mahasiswa dan tenaga pengajar yang digalakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Hanya saja, dalam surat yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Umum Atsi Merza Fachys, Atsi menilai bahwa harga kuota yang ditetapkan oleh Kemendikbud yaitu Rp1.000/GB, bukanlah harga yang selama ini diberlakukan kepada pelanggan operator.
“Dan nilai ini di bawah biaya yang dikeluarkan oleh operator untuk menyediakan layanan data per GB,” ungkap Atsi.
