Pandemi Covid-19 telah memaksakan dunia pendidikan di Indonesia (termasuk pendidikan tinggi) secara mendadak menggantikan pembelajaran tatap muka yang telah dipakai berabad abad dengan sistim daring (virtual/online).
Perubahan ini terjadi karena suatu kedaruratan untuk menjamin kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga dan masyarakat. Ukuran kedaruratan antara lain tidak ada perencanaan sebelumnya, sistim pendukung untuk universitas dan mahasiswa sangat terbatas bahkan tidak tersedia, dan tidak semua pendidikan tinggi nyaman dengan sistim pembelajaran ini, karena perubahannya mendadak.
Ada sejumlah fakta yang menggambarkan dampak perubahan dadakan tersebut. Misalnya, dosen tidak siap dari sisi teknologi karena terbiasa dengan pembelajaran tatap muka, terjadi pergeseran pembelajaran sesuai kalender akademik untuk semester genap 2019/2020, dosen menggunakan fasilitas data atau internet pribadinya untuk memberi kuliah, mahasiswa diberikan pulsa selama 3 (tiga) bulan untuk membeli paket agar bisa kuliah daring dan banyak lagi.
Dengan demikian kekurangan yang terjadi adalah harga yang harus dibayar untuk menuju ke pembelajaran secara daring yang optimal. Ciri optimalisasi tercermin dari perencanaan terukur, ketersediaan waktu untuk menyiapkan fasilitas daring yang bermuara pada jaminan kualitas dan efektivitas pembelajaran menurut waktu.
Penggunaan sistim daring sebetulnya ada kelebihan dan kekurangannya tetapi tidak perlu dibahas, karena dalam konteks Covid-19 cara ini merupakan pilihan terbaik. Syarat utama sistim ini adalah adanya aksesibilitas internet tetapi pengguna harus memiliki komputer, tablet atau telepon cerdas.
Bagi universitas yang berdomisili di Pulau Jawa dan sejumlah wilayah daratan lainnya, tentu tidak ada masalah konektivitas internet. Namun, tidaklah demikian untuk wilayah wilayah kepulauan. Contoh wilayah berkategori ini adalah Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, dan Sulawesi Utara.
Ada pula provinsi daratan yang memiliki kabupaten kepulauan seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai (Provinsi Sumatera Barat), Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Pangkajene Kepulauan dan lainnya.
Bahkan suatu pulau bisa menjadi satu unit wilayah administrasi (kecamatan/kelurahan), seperti di Kepulauan Seribu.
Wilayah ini patut diperhatikan pemerintah dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota karena kondisi obyektifnya bisa menciptakan kesenjangan pendidikan bila tidak diatasi.
Kondisi obyektif wilayah ini adalah secara umum memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana alam, tingkat keisolasian antar wilayahnya tinggi dan selalu didominasi laut serta potensial terjadi gangguan karena iklim atau cuaca.
Secara khusus, terkait dengan konektivitas internet, menurut Jensen and Minges (2017) wilayah kepulauan menghadapi tantangan tersendiri karena keisolasian dan biaya tinggi menyeberang laut terbuka dikombinasikan dengan jumlah penduduk kecil dan kepadatan rendah dan konsekuensi skala ekonomi rendah berakibat biaya konektivitas menjadi lebih tinggi.
Oleh karenanya, wilayah wilayah ini membutuhkan solusi inovatif dan dukungan, sehingga mereka termasuk dalam masyarakat informasi dan dapat mengambil keuntungan dari informasi dan teknologi komunikasi sekaligus membantu mengatasi kebutuhan khusus mereka.
Dalam konteks kepulauan, walaupun beragam karakteristik, secara umum terdapat persamaan yang berimplikasi negatif untuk konektivitas. Sebagai contoh, dengan sifat kekecilan ukuran pulau akan mempengaruhi tingkah laku pemasaran teknologi komunikasi dan informasi.
Demikian halnya hambatan lingkungan dapat meningkatkan biaya investasi yang dibutuhkan untuk membuat jaringan yang lebih tahan terhadap kerusakan infrastruktur karena insiden cuaca.
Dengan melihat ciri wilayah tersebut di atas, perlu ada perbaikan konektivitas agar sistim online bisa berjalan baik. Akses terhadap internet dan penggunaan teknologi komunikasi dan informasi akan memberi dampak berarti bagi sumber daya manusia pulau, karena membantu mengurangi isolasi manusia dan juga perekonomian mereka.
Demikian halnya, memperbaiki pelayanan publik dan potensi e-commerce, meningkatkan kontak, mengurangi biaya perjalanan dan meningkatkan keamanan.
Dari sisi administrasi publik, perbaikan konektivitas membuat proses pemerintahan lebih efisien dan pelayanan publik secara online menjadi mungkin. Dari sisi pendidikan, bahkan sangat penting untuk mengatasi kekurangan guru dan bahan pelajaran.
Kabarnya Kementrian BUMN berencana mengembangkan 1.500 Internet Desa (Ides) untuk membuka peluang bisnis dan kelancaran usaha ekonomi desa. Inisiatif ini patut diapresiasi karena akan berefek ganda pada pendidikan masyarakat.
Menurut Kemendes, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, terdapat 433 desa tanpa listrik dan 13.577 desa belum berakses internet dan mayoritas desa tersebut berada di Indonesia Timur.
Fakta di atas menciptakan kesenjangan antar tingkatan pendidikan sampai pendidikan tinggi di tingkat lokal dan akhirnya berdampak secara nasional bila tidak diatasi. Realitas di atas mengkonfirmasikan bahwa kombinasi sistem tatap muka dan daring menjadi pilihan terbaik untuk mengatasi kelemahan geografisnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
_1692146987.jpg?w=233&h=175)
