Bisnis.com, JAKARTA -- Penyelesaian masalah penggunaan perangkat lunak tidak berizin di Indonesia dinilai membutuhkan dukungan serius dari pimpinan perusahaan.
Perusahaan advokasi industri perangkat lunak global BSA | The Software Alliance mengungkapkan tingkat penggunaan perangkat lunak tidak berizin di kalangan perusahaan di Tanah Air masih berada di atas 83%, jauh tertinggal dari Singapura yang penggunaan perangkat lunak tidak berizinnya hanya 27%.
Senior Director BSA untuk wilayah Asia Pasifik Tarun Sawney mengatakan tingginya penggunaan perangkat lunak tidak berizin di kalangan perusahaan dapat menimbulkan sejumlah risiko bagi masyarakat, komunitas bisnis, dan keamanan nasional.
“Penegakan hukum serius oleh pemerintah Indonesia tentu akan sangat membantu. Selain itu, pemimpin perusahaan di Indonesia pun perlu giat memastikan perusahaannya mematuhi peraturan dan memberi pesan bahwa penggunaan software tidak berizin tidak dapat diterima dan dapat menimbulkan risiko serius bagi perusahaan serta pelanggan mereka,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Bisnis.com, Kamis (24/10/2019).
Adapun, lanjut Sawney, perusahaan-perusahaan di Tanah AIr dapat menghindari akibat negatif dengan menlakukan audit terhadap perangkat lunak tyang digunakan serta memastikan perangkat yang digunakan memiliki izin resmi.
Namun, untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan upaya dengan secara langsung melibatkan pemimpin dan pejabat tinggi perusahaan yang berkepentingan untuk melindungi data pelanggan, aset digital perusahaan, reputasi, dan kesejahteraan keuangan mereka.
Menurut BSA, pemerintah Indonesia memiliki peluang mengurangi tingkat penggunaan perangkat lunak ilegal secara nasional. BSA sendiri menawarkan peta jalan yang mencakup upaya bersama dalam menegakkan dan mengedukasi pemimpin perusahaan untuk menghapuskan penggunaan perangkat lunak tidak berizin.
Melalui peta jalan tersebut, BSA mendorong pemerintah Indonesia untuk menetapkan sasaran pengurangan penggunaan perangkat lunak ilegal baik dalam rencana jangka pendek maupun jangka panjang. “Untuk jangka pendek, sasarannya adalah mengurangi tingkat penggunaan software ilegal di kalangan perusahaan di Indonesia di bawah angka saat ini, yakni 80%, yang sangat berisiko terhadap keamanan data,” kata Sawney.
Sementara dalam jangka panjang, Indonesia dinilai perlu menurunkan tingkat penggunaan perangkat lunak ilegal hingga mendekati rata-rata kawasan yang saat ini berada di angka 57%.
Adapun, jelas Sawney, kedua hal tersebut dapat dicapai apabila pemerintah bertekad bulat dalam menindaklanjutinya secara sungguh-sungguh. Direktur Teknologi Informasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Sarno Wijaya menambahkan kegagalan dalam menekan tingkat penggunaan perangkat lunak ilegal akan memicu penyebaran malware.
Menurutnya, malware seringkali tersembunyi dan hadir bersamaan dengan perangkat lunak tidak berizin dengan memanfaatkan kelemahan pada perangkat yang tidak menerima pembaruan secara rutin.
BSA sendiri melancarkan kampanye guna mengurani penggunaan perangkat lunak ilegal bertajuk Clean Up to the Countdown. Kampanye tersebut bertujuan mendorong pemimpin perusahaan melegalisasikan aset perangkat lunak perusahaan untuk mematuhi Undang-Undang (UU) Hak Cipta Republik Indonesia sebelum akhir tahun ini.
Kampanye tersebut diharapkan dapat menjangkau 10.000 perusahaan di seluruh Indonesia yang dianggap rentan terhadap penggunaan perangkat lunak ilegal.
Sasaran dari kampanye tersebut adalah perusahaan bergerak dalam berbagai industri, termasuk manufaktur, konstruksi, perbankan dan keuangan, teknik, arsitektur, media, desain, teknologi informasi (IT), dan perawatan kesehatan.
