Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia mendapat pujian dunia.
Pujian untuk BPK mengalir dari para anggota Organisasi Lembaga Audit International (INTOSAI) karena menggunakan perangkat audit lingkungan yang bernama GIS e-Audit.
INTOSAI adalah organisasi duniaberanggotakan 180 lembaga audit dari negara-negara yang tergabung di dalam PBB. Di bawah INTOSAI terdapat Kelompok Kerja Audit Lingkungan (WGEA) yang dibentuk untuk meningkatkan penggunaan instrumen pemeriksaan pada bidang perlindungan lingkungan khususnya di negara tempat anggotanya berasal.
Pada 2014, BPK RI mendapat tanggung jawab untuk memimpin INTOSAI WGEA dan sejalan dengan perannya, BPK RI dapat menginisiasi penggunaan teknologi Geographic Information System (GIS) untuk audit lingkungan.
Sistem GIS e-Audit yang digunakan BPK RI juga menjadi pusat perhatian di perhelatan WGEA yang berlangsung bulan lalu di Jakarta, dihadiri para pengambil kebijakan dari anggota Lembaga Audit International.
Sistem GIS e-Audit didukung teknologi analisis berbasis lokasi kelas dunia, yaitu platform ArcGIS milik Esri. Platform ini dapat mengintegrasikan data dari beragam sumber seperti SMS, media sosial, perangkat mobile, dan sisstem manajemen data yang berasal dari lembaga-lembaga negara terkait.
Sistem ini juga membantu petugas lapangan BPK mengumpulkan informasi, mengirim data secara real time ke basis data pusat di BPK, dan menampilkan visualisasinya di dasbor pemetaan. Oleh karenanya, BPK dapat dengan lebih baik dan cepat dalam memastikan keabsahan data dan lebih memahami kondisi riil mengenai sumber daya alam yang dimiliki negara.
"Selain itu, dasbor pemetaaan ini juga sangat membantu kami beralih dari peta berbentuk kertas, dan lebih mengefisiensikan dan merampingkan alur kerja kami," terang Tjokorda Gde Budi Kusuma, ahli audit GIS BPK seperti dikutip Antara, Senin (21/11/2016).
Mengedit peta cetak cukup sulit, terutama di tengah belantara. Para staf yang bekerja di lapangan sebelumnya bekerja dengan dokumen cetak, buku tulis, bahkan kamera. Dibutuhkan hingga ratusan jam kerja untuk menyelesaikan tugas lapangan untuk sebuah hutan saja. Namun, dengan GIS e-Audit, BPK RI dapat mengerjakan pengumpulan, validasi, dan analisis data dalam hitungan menit.
Sebelumnya, BPK RI menggunakan program open source. Seiring waktu, BPK merasa ada kebutuhan untuk mengembangkan sistem audit yang dimiliki namun hal tersebut tidak dapat didukung oleh program open source.
"Kami kemudian memutuskan untuk membangun sendiri infrastruktur Teknologi Informasi. Infrastruktur ini bertugas mendukung sistem GIS e-Audit, dan Esri Indonesia terlibat dalam hal membagikan pengalaman dan menawarkan solusi kepada kami," ungkap Tjokorda.