Bisnis.com, JAKARTA – Tahun depan, pemerintah berencana membentuk Badan Siber Nasional (BSN). Lembaga itu rencananya berada langsung di bawah Presiden guna mengkoordinasikan berbagai desk-desk siber di berbagai instansi pemerintahan dan swasta.
Namun, pembentukan lembaga itu dianggap skeptis, bukan karena tujuannya—untuk mencegah potensi serangan siber di Indonesia—tetapi proses bisnisnya yang bisa mengganjal.
Pengamat telematika Onno W. Purbo menilai tantangan terbesar dari pembentukan sebuah lembaga koordinatif baru adalah sinergi antarinstansi. Apalagi, menurutnya, secara prinsip dunia siber telah membuat sistem komunikasi jauh lebih efisien dan transparan.
“Kalau dengan sistem telekomunikasi sekarang saja tidak bisa koordinasi, bagaimana lagi kalau sudah pakai Internet?” tuturnya kepada Bisnis.com di sela-sela Simposium Nasional Keamanan Siber di Jakarta, Kamis (4/6/2015).
Menurut pengajar Universitas Surya ini, seluruh instansi BSN mesti membuat proses bisnis yang harmonis. Untuk itu, diperlukan satu sosok yang bisa menyatukan seluruh komponen tersebut.
“Yang dibutuhkan itu bukan lamanya waktu, tetapi niat,” katanya saat ditanya kapan waktu paling pas untuk membentuk BSN.
