Kader PDIP Jadi Komisaris Telkom, Roy Suryo: Bisa Terulang Nasib Indosat

Samdysara Saragih
Senin, 22 Desember 2014 | 17:47 WIB
Ilustrasi/Jibi
Ilustrasi/Jibi
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) telah menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Jumat (19/12) lalu. Dalam RUPSLB tersebut, Alex Janangkih Sinaga ditetapkan sebagai direktur utama dan ekonom Hendri Saparini sebagai komisaris utama perusahaan pelat merah itu.

Namun, ada satu keputusan RUPSLB yang dinilai kontroversial yakni ditunjuknya Dolfie Othniel Fredric Palit sebagai salah satu komisaris. Pasalnya, Dolfie merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Pemerhati telematika sekaligus politikus Partai Demokrat, Roy Suryo, enggan mengomentari sisi normatif dari penunjukan tersebut. Dia menyerahkan penilaian itu kepada masyarakat.  

“Biar masyarakat yang menilai bagaimana konsekuensi dari pilihan mereka [PDIP] sekarang ini. Ingat penjualan Indosat kan?” katanya kepada Bisnis.com, hari ini, Senin (22/12/2014).

Roy menilai nasib Telkom usai penunjukan Dolfie bisa saja seperti Indosat di masa kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang dijual ke investor asing. Apalagi, dia menambahkan, beberapa waktu lalu Menteri BUMN Rini Mariani Soemarno mewacanakan penjualan Kantor Pusat Kementerian BUMN.

“Gedung BUMN saja mau dijual. Peluru-peluru meriam kapal juga ‘dijual’ buat sampan-sampan kecil,” katanya menyindir kebijakan penenggelaman kapal asing ilegal.

Dia pun membandingkan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang tidak berani menunjuk kader parpol sebagai komisaris BUMN. Bahkan, penunjukan ekonom Hendri Saparini pun tidak menggoyahkan keyakinan Roy nasib Telkom akan lebih baik.

Dihubungi terpisah, politikus PDIP Hendrawan Supratikno menilai tidak ada yang salah dengan penunjukan kader parpol sebagai komisaris BUMN. Dia mengatakan Dolfie akan segera mundur dari jabatan struktural dan nonaktif dari Partai Banteng Moncong Putih itu.

Dolfie, tambah Hendrawan, dibutuhkan Telkom karena pernah menjadi anggota Komis XI DPR—yang membidangi masalah keuangan—sehingga dapat memberi masukan-masukan terkait aspek-aspek finansial dan regulasi kepada jajaran direksi.

“Dia sangat kompeten,” ujarnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini di sini:

Bagikan

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

Topik-Topik Pilihan

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper