Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) menolak rencana pemerintah menerapkan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) atas telepon genggam sebesar 20%.
Kalangan penyelenggara industri telekomunikasi itu menyebutkan kini pemakai internet broadband lewat perangkat mobile di Indonesia terus meningkat. Masyarakat memanfaatkan perangkat tersebut untuk berbagai keperluan, baik untuk akses informasi, kegiatan pemerintahan, pendidikan, bisnis, dan lainnya.
Bila dibebankan PPnBM, harga HP akan melambung. “Akibatnya, masyarakat juga yang akan menanggung biaya tersebut. Bagi mereka yang berdaya beli rendah, tentunya tak bisa lagi mengakses informasi,” kata Alexander Rusli, Ketua ATSI, dalam rilisnya, Selasa (15/4/2014).
Menurut Alexander, dalam jangka panjang hal tersebut akan mengkhawatirkan. Sebab, pemerintah berkomitmen membangun infrastruktur broadband ke seluruh pelosok Indonesia hingga 2025.
“Bila harga ponsel makin mahal, investasi di sektor telekomunika akan sia-sia. Apalagi faktor penetrasi broadband yang tinggi telah terbukti akan berpengaruh terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi suatu negara hingga 10%. Bila penetrasi ini terhambat, akan berpengaruh bagi ekonomi negeri ini,” ungkapnya.
Dampak lainnya, tambahnya, adalah akan semakin maraknya pelanggaran hukum tentang peredaran ponsel di pasar gelap. Para importir akan mencari cara untuk menyeludupkan produk ke konsumen, agar terhindar dari beban pajak.
“Jadi, kebijakan kenaikan tarif PPnBM tidak akan menjawab persoalan tentang tingginya produk impor,” katanya.
Untuk itu, lanjutnya, ATSI berharap pemerintah berpikir lagi masak-masak, dan mencari opsi lain yang lebih bijaksana, serta tidak merugikan industri dan masyarakat.
