Bisnis.com, JAKARTA—Akuisisi PT Axis Telekom Indonesia oleh PT XL Axiata Tbk. diperkirakan bisa merugikan penerimaan negara sedikitnya Rp2 triliun.
Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Uchok Sky Khadafi mengatakan jumlah kerugian tersebut bisa lebih besar lantaran dalam proses lelang frekuensi, bisa saja nilainya jauh lebih tinggi.
Jumlah kerugian ini juga dipastikan lebih besar dari keuntungan yang diklaim Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring.
Tifatul mengatakan akuisisi XL terhadap Axis bakal menguntungkan karena negara dapat memperoleh penerimaan dari biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi dari Axis yang tertunggak sebesar Rp1 triliun.
Menurutnya, jika frekuensi yang digunakan Axis dikembalikan dulu ke negara untuk kemudian dilakukan proses tender, justru akan lebih menguntungkan negara.
“Jika sebagian frekuensi eks-Axis yakni 1800 Mhz dialihkan langsung ke XL, negara justru rugi karena tidak memperoleh pendapatan maksimal,” ujarnya dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (19/2/2014).
Dengan tender sebagian frekuensi, FITRA mencatat potensi penerimaan BHP frekuensi dari Axis sampai 10 tahun ke depan, yakni hingga 2023 hanya mencapai Rp15,931 triliun.
Rinciannya, berasal dari BHP frekuensi pita 2,1 GHz Rp6,992 triliun dan BHP frekuensi pita 1800 MHz sebesar Rp8,939 triliun.
Bila seluruh spektrum Axis ditarik dan dilakukan lelang pada 2014, potensi penerimaan BHP frekuensi sampai dengan 2023, yakni BHP frekuensi pita 2,1 GHz sebesar Rp8,356 triliun dan BHP frekuensi pita 1800 MHz Rp9,672 triliun, sehingga total pendapatan mencapai Rp18,028 triliun.
“Kesimpulannya, jika seluruh spektrum frekuensi milik Axis tidak dilelang, maka pemerintah rugi hingga hingga Rp2 triliun,” tegasnya.
