Bisnis.com, JAKARTA - Penataan spektrum 2,1GHz yang digelar Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tak berjalan mulus lantaran proses migrasi operator yang tersendat.
Operator telekomunikasi Axis menegaskan pihaknya belum mendapat solusi menyeluruh atas interferensi di blok 11 dan 12 yang mereka laporkan ke pemerintah. Axis mengaku interferensi dari teknologi PCS1900 memengaruhi 58% jaringan mereka di Jabodetabek, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat.
Menurut Axis total BTS (base transceiver station) 3G alias node B yang terdampak interferensi mencapai 1935 site. Axis pun kukuh bertahan di blok lama mereka 2 dan 3 untuk menghindari penurunan kualitas layanan (key performance index) yang lebih parah di wilayah tersebut.
“Baru beberapa saat migrasi sudah ada 2.500 komplain ke customer service kami makanya di beberapa tempat kami tetap pakai blok lama,” ujar GM Technology Strategy Axis Deden Machdi hari ini, Rabu (24/7/2013).
Dia menegaskan kondisi itu sangat memengaruhi bisnis Axis karena kepercayaan konsumen menurun.
Dia menyebutkan proses roll back ke blok lama juga menambah komponen biaya yang harus dikeluarkan. Dia menyebut untuk proses migrasi total di 3.803 BTS 3G Axis membutuhkan biaya US$5 juta. “Kalau roll back tambah lagi.”
Deden mengatakan sampai saat ini baru satu site di Bekasi yang sudah diukur bersama-sama dengan Balai Monitoring Kominfo dan Smart Telecom selaku pengguna teknologi PCS1900. Namun hingga kini belum ada penyelesaiannya termasuk soal pemasangan filter.
Deden tidak menampik jika mengacu pada jadwal migrasi untuk wilayah Jabodetabek dan Banten trial seharusnya sudah selesai pada 22 Juli lalu dan selanjutnya masuk pasca-migrasi. “Kami melihat kalau cara mengatasi interferensi yang dilakukan pemerintah seperti sekarang, proses ini [penataan 3G] tidak akan bisa cepat,” kata Deden.
