Bisnis.com, JAKARTA - Pengamat menilai regulasi terkait kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) baru efektif kalau pemerintah benar-benar memonitor dan tidak hanya meregulasi.
Pengamat teknologi Khoirul Anwar mengatakan AI ini harus diregulasi dengan pendekatan yang berbeda, karena pelanggarannya tidak dapat dilihat dengan langsung.
Oleh karena itu, Khoirul berharap pemerintah membuat tim khusus yang terdiri atas para programmer AI untuk mengawasi teknologi baru ini. Diharapkan, mereka dapat berkomunikasi langsung dengan AI dan mendeteksi pelanggaran mereka.
“Jika tidak ada (tim khusus), maka tidak ada yang bisa membongkar program-program detail AI,” ujar Khoirul kepada Bisnis, Senin (27/11/2023).
Sebagai informasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan mempublikasikan surat edaran terkait regulasi AI pada Desember 2023.
Wakil Menteri Kemenkominfo (Wamenkominfo) Nezar Patria mengatakan edaran tersebut akan mengatur tentang etika dalam penggunaan AI, layaknya transparansi ataupun inklusifitas yang dimiliki oleh AI.
Adapun surat edaran tersebut yang nantinya akan menjadi regulasi AI. Lebih lanjut, Khoirul mengatakan regulasi AI nantinya akan menguntungkan semua pihak, terutama masyarakat.
Menurutnya, masyarakat nantinya dapat terlindungi karena terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan dirinya sendiri.
Pada kesempatan tersebut, Khoirul juga mengatakan yang harus diregulasi pemerintah terkait AI bukan hanya terkait hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan negara. Namun, hal-hal yang juga merugikan alam dan bisa berpotensi menjadi alat untuk penipuan.
