Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Kanada mengecam langkah Meta yang akhirnya memblokir produk berita di platform Facebook dan Instagram, untuk negara bagian Kanada.
Regulasi baru Kanada mewajibkan platform internet membayar penerbit untuk setiap konten berita yang naik. Meta tampaknya menolak untuk bayar.
Atas langkah yang diambil Meta itu, pemerintah Kanada mengecam perusahaan tidak bertanggung jawab.
"Mereka lebih memilih memblokir penggunanya untuk mengakses berita lokal dan berkualitas baik daripada membayar bagian yang adil kepada organisasi berita," kata Pascale St-Onge, Menteri Pusaka Kanada yang bertanggung jawab atas urusan pemerintah dengan Meta, dilansir dari Reuters, Rabu (2/8/2023).
Undang-undang berita daring yang baru-baru ini disahkan oleh parlemen Kanada, membuat perusahaan platform daring seperti induk Google, Alphabet dan Meta harus menegosiasikan kesepakatan komersial dengan penerbit berita Kanada untuk konten yang tayang di platform mereka.
Namun, Rachel Curran selaku kepala kebijakan publik Meta di Kanada menilai penerbit berita secara sukarela membagikan konten mereka di Facebook dan Instagram untuk memperluas audiens dan menuai keuntungan.
"Sebaliknya, kami tahu orang-orang yang menggunakan platform kami tidak datang kepada kami untuk mendapatkan berita,” lanjutnya.
Di samping itu, pemerintah Kanada mengaku akan tetap mempertahankan pendiriannya. Menurut St-Onge, pemerintah kini tengah membantu warga Kanada melawan raksasa teknologi yang bisa sewaktu-waktu memonopoli kehidupan masyarakat.
Sebelumnya, Meta dan Google pada bulan Juni lalu telah mengabarkan pemblokiran terhadap akses berita di platformnya. Hal tersebut terkait regulasi yang sama. Atas pernyataan itu, Siaran publik Kanada CBC juga menyebut langkah Meta tidak bertanggung jawab dan itu termasuk aksi penyalahgunaan kekuatan pasar.
Australia pada tahun 2021 juga telah mengeluarkan regulasi serupa. Undang-undang terobosan itu telah memicu ancaman dari Google dan Facebook untuk membatasi layanan mereka. Namun, kedua perusahaan akhirnya mencapai kesepakatan dengan perusahaan media Australia setelah amandemen undang-undang ditawarkan.
Namun pada undang-undang Kanada, Google melihat regulasi ini lebih luas daripada yang diberlakukan di Australia dan Eropa, sebab mewajibkan perusahaan membayar harga pada tautan berita yang ditampilkan dalam hasil pencarian. Di samping itu, regulasi juga dapat berlaku untuk outlet yang tidak menghasilkan berita.
Meta menyatakan bahwa tautan ke artikel berita menghasilkan kurang dari 3% konten di umpan penggunanya dan menilai berita tidak memiliki nilai ekonomi. Menanggapi itu, Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan pada bulan Mei bahwa argumen seperti itu cacat dan berbahaya bagi demokrasi dan ekonomi negara.
