Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) akan segera meluncurkan High Throughput Satellite (HTS) yang kedua. Satelit cadangan ini ditujukan untuk melayani telekomunikasi Indonesia serta kepentingan masyarakat Asean.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan pemilihan HTS bukan saja untuk menjaga independensi layanan satelit sebagai kepentingan transformasi digital nasional, namun juga agar Indonesia mendapat layanan intenet yang lebih kompetitif dan lebih efisien.
"Hot Backup Satellite [HBS] yang diluncurkan juga untuk memenuhi kebutuhan negara [kawasan] Asean dalam kerangka kerja sama infrastruktur. Kepada saya disampaikan bahwa [satelit] backup tidak saja untuk memenuhi kebutuhan Indonesia, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan Asean dalam rangka kerja sama infrastruktur TIK Asean," ujar Johnny dalam Konferensi Pers di Jakarta, Selasa (15/3/2022) malam.
Dia menyebut, HBS akan digunakan untuk melengkapi kebutuhan layanan publik di Indonesia. Kapasitasnya sama dengan Satelit Republik Indonesia (Satria-1) yakni 150 Gbps, yang nanti akan digunakan untuk melengkapi kebutuhan layanan satelit bagi titik-titik layanan publik di Tanah Air.
Menurut Menkominfo, satelit Indonesia ini salah satu yang terbesar di Asia. Diharapkan HBS bisa mengorbit sesuai jadwal pada kuartal I/2023 dan beroperasi dengan cepat.
“Satelit yang ditandangani hari ini adalah satelit buatan Boeing dan kita akan memiliki dua jenis satelit. Satu buatan Thales Alenia Space Prancis, dan yang kedua buatan Boeing Amerika Serikat. Dua-duanya akan diluncurkan dengan roket pendorong Falcon 9-5500 milik perusahaan aerospace Elon Musk, SpaceX, dan diluncurkan melalui peluncuran Cape Canaveral di Florida,” katanya.
Lebih lanjut Johnny menambahkan, proses produksi Satelit Satria-1 saat ini sudah mencapai sekitar 70 persen. Pabrikan pembuat satelit Thales Alenia Space mengatakan peluncurannya masih sesuai jadwal yaitu pada Juni 2023 dan beroperasi komersial di kuartal IV/2023.
Menkominfo menuturkan, saat ini sudah ada 350.000 titik layanan publik yang mendapat layanan jaringan pita lebar. Menurutnya, sisa titik layanan publik perlu dilayani dengan pengadaan satelit telekomunikasi.
“Dengan jumlahnya saat ini tidak kurang dari 150.000 titik yang belum mendapat layanan internet dari 500.000 titik layanan publik. Dengan demikian, maka satelit yang dibangun untuk kepentingan Indonesia sebesar 300 Gbps,” tambah Johnny.
