Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (Apjatel) menilai dukungan regulasi dibutuhkan untuk membuat pembangunan jaringan 5G makin luas.
Penggelaran jaringan 5G terbilang mahal karena pemerintah daerah menarik retribusi untuk teknologi baru tersebut. Ketua Umum Apjatel Jerry Siregar mengatakan saat ini beberapa daerah menerapkan biaya sewa terhadap layanan utilitas, termasuk 5G.
"Ini bisa akan memperlambat penetrasi dan perkembangan ekosistem 5G," kata Jerry, Senin (10/1/2021).
Dia menuturkan agar penggelaran 5G berjalan lebih baik dan cepat, perlu ada pembahasan regulasi. Pembahasan dilakukan bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan asosiasi perihal pembangunan infrastruktur, termasuk di menara telekomunikasi.
Jerry juga berharap ada relaksasi pajak untuk penetrasi ke wilayah-wilayah non profitable, termasuk pemanfaatan interkoneksi dari palapa ring yang sudah dibangun.
"Regulasi diperlukan agar tercipta persaingan bisnis yang sehat dan adil di antara operator telekomunikasi," kata Jerry.
Dia berpendapat 5G memiliki potensi dan manfaat besar, tidak hanya bagi industri, juga masyarakat umum.
Teknologi generasi kelima memudahkan berbagai aktivitas online, seperti transaksi ekonomi digital, E-commerce, internet untuk segalanya (IoT), pengelolaan data dalam jumlah yang banyak (big data), dan kota pintar (smartcity).
Jaringan 5G juga membuat akses internet akan menjadi lebih cepat. Hal ini tentu akan mendukung ekosistem internet Indonesia yang lebih berkualitas.
