Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Komunikasi dan Informatika mengharuskan PT Indosat Tbk. (ISAT) atau Indosat Ooredoo Hutchison memperluas layanan dan menambah site baru, setelah perusahaan gabungan tersebut resmi beroperasi di Tanah Air.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengatakan bahwa Keputusan Menkominfo Nomor 7/2022 menyebut seluruh hak dan kewajiban PT Hutchison 3 Indonesia yang terkait dengan penyelenggaraan telekomunikasi beralih menjadi hak dan kewajiban Indosat.
Johnny juga menyebut, setelah merger dan akuisisi, Indosat wajib memenuhi dua komitmen, yaitu menambah jumlah site baru dan memperluas wilayah layanan.
“Paling sedikit terdapat 11.400 site baru sampai dengan 2025, sehingga secara total jumlah site Indosat paling sedikit berjumlah 52.885 pada 2025,” kata Johnny di Jakarta, Selasa (4/1/2022).
Indosat Ooredoo Hutchison, lanjutnya, juga harus memperluas cakupan wilayah yang terlayani oleh layanan seluler paling sedikit sebanyak 7.660 desa dan kelurahan baru sampai dengan 2025.
Dengan begitu, secara total cakupan wilayah yang terlayani oleh layanan seluler Indosat paling sedikit berjumlah 59.538 desa dan kelurahan pada 2025.
“Dan meningkatkan kualitas layanan sampai dengan 2025 paling sedikit 12,5 persen untuk download throughput, dan 8 persen untuk upload throughput,” kata Johnny.
Mengenai hal tersebut, President Director Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan bahwa perusahaan gabungan akan memenuhi persyaratan yang diberikan pemerintah dengan kekuatan bersama.
“Kami akan mendukung visi pemerintah,” kata Vikram.
Sekadar informasi, Kemenkominfo telah menyetujui merger dan akuisisi PT Indosat Tbk. dan PT Hutchison 3 Indonesia.
Kemenkominfo telah juga menyetujui pengalihan Izin Pita Frekuensi Radio (IPFR) PT Hutchison 3 Indonesia kepada PT Indosat Tbk. untuk beberapa rentang pita frekuensi radio.
Pertama, pita frekuensi radio pada rentang 1732,5 sampai dengan 1742,5 MHz berpasangan rentang dengan 1827,5 sampai dengan 1837,5 MHz. Kedua, pita frekuensi radio pada rentang 1920 sampai dengan 1925 MHz berpasangan dengan pita frekuensi radio rentang 2110 sampai dengan 2115 MHz.
Pengalihan IPFR tersebut tidak mengubah ketentuan masa laku dan kewajiban pembayaran biaya hak penggunaan spektrum frekuensi radio masing-masing izin penggunaan spektrum frekuensi radio.
