Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Anggaran Pendidikan Bisa Dorong Pertumbuhan Startup Edutech

Startup edutech dinilai bisa distimulasi melalui anggaran pendidikan dari pemerintah.
Akbar Evandio
Akbar Evandio - Bisnis.com 23 Agustus 2021  |  13:42 WIB
Ilustrasi penggunaan platform belajar daring (online) Cakap  -  Istimewa
Ilustrasi penggunaan platform belajar daring (online) Cakap - Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA – Alokasi anggaran pendidikan sebesar Rp541,7 triliun pada 2022 diyakini dapat merangsang pertumbuhan perusahaan rintisan (startup) berbasis pendidikan teknologi (edutech). Asalkan, pemerintah memiliki desain yang tepat untuk membenahi ekosistem yang ada saat ini.

Pemerhati pendidikan dari Vox Point Indonesia Indra Charismiadji mengatakan ekosistem teknologi pendidikan di Indonesia hingga saat ini masih belum memiliki standar dengan kualitas yang dibutuhkan pelajar Tanah Air.

“Sampai hari ini edutech kebanyakan yang fokus buat konten video belajar. Itu bukan edutech. Lebih baik ke YouTube saja, gratis. Definisi edutech masih samar di Indonesia. Ini yang menjadi peluang pemerintah untuk merangsangnya, karena tergantung dari desain edutech,” tuturnya, Minggu (22/8/2021).

Lebih lanjut, dia menjelaskan alokasi anggaran sebesar Rp541,7 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2022 pertumbuhannya lebih kecil dari tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 0,3 persen dari outlook 2021 yang sebesar Rp540,3 triliun.

Menurutnya, meskipun memang terkesan besar, tetapi masih belum mampu mendorong pertumbuhan jumlah pengguna aktif beberapa pemain teknologi pendidikan di Indonesia.

“Memang pada 2021 sejumlah pemain mengklaim mencapai pengguna aktif bulanan di atas 500.000, tetapi ini masih belum memfasilitasi 45,5 juta siswa di seluruh Indonesia. Karena selama ini kontennya ekslusif,” ujarnya.

Indra menilai untuk berbicara mengenai teknologi pendidikan yang memiliki desain yang jelas saat ini adalah China dengan melarang kegiatan bimbingan belajar (bimbel) dan investasi asing untuk edutech.

Bahkan, Negeri bambu tidak mengizinkan pemain rintisan berbasis teknologi pendidikan untuk melakukan penawaran saham perdana (IPO). Hal ini dilakukan untuk menghindari ekosistem teknologi pendidikan di sana menjadi komersial dan lebih berfokus untuk meningkatkan kemampuan masyarakat mereka secara nyata.

Selain itu, dia mencontohkan bahwa Malaysia dalam programnya untuk memastikan 10.000 sekolah agar terkoneksi internet dan bisa melaksanakan pembelajaran dengan koneksi yang baik menyiapkan waktu 15 tahun dan gagal dilakukan, yaitu 1BestariNet.

“Indonesia 17.000 pulau dengan kurang lebih 266.000 sekolah harus memiliki perencanaan yang matang dalam penggunaan teknologi digital yang baik. Yang sukses itu Singapura yang hanya memiliki 300 sekolah, karena mereka memiliki ICT masterplan education dari 1997 mereka menyiapkan 24 tahun untuk struktur pendidikan berbasis teknologi mereka,” tuturnya.

Oleh sebab itu, Indra mengusulkan demi merangsang pertumbuhan edutech di Indonesia, maka pemerintah ada baiknya melakukan lelang untuk membuat edutech berproses dalam menyiapkan learning management system (LMS).

Sekadar informasi, Learning Management System adalah aplikasi perangkat lunak untuk kegiatan dalam jaringan, program pembelajaran elektronik, dan isi pelatihan.

Sebuah LMS yang kuat harus bisa melakukan hal berikut: menggunakan layanan self-service dan self-guided mengumpulkan dan menyampaikan konten pembelajaran dengan cepat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pendidikan StartUp
Editor : Rio Sandy Pradana

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Terpopuler

Banner E-paper
To top