Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group
Sejumlah anak belajar menggunakan jaringan internet di Masjid Assa'adah di Kota Pekanbaru, Riau, Selasa (13/10/2020). Pengurus masjid menyediakan internet gratis untuk anak-anak tidak mampu supaya bisa belajar jarak jauh selama pandemi COVID-19. - ANTARA FOTO/FB Anggoro
Premium

1 Tahun Jokowi-Ma’ruf : Salah Fokus Kominfo

21 Oktober 2020 | 17:57 WIB
Salah satu pekerjaan rumah Joko Widodo-Ma'ruf Amin adalah menjamin akses dan jaringan internet yang mumpuni bagi seluruh penduduk Indonesia. Apa saja yang selama ini dikerjakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika?

Bisnis.com, JAKARTA – Tepat sehari sebelum peringatan setahun masa jabatan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, sinyal kemunculan aturan baru dikirim oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lembaga pimpinan Johnny G. Plate tersebut menjanjikan regulasi yang akan mengatur soal tahap-tahap pemblokiran media sosial.

"Kami akan mempunyai Permen [Peraturan Menteri] baru di mana tahapannya, dalam pemblokiran media sosial, lebih jelas," ungkap Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan dalam konferensi pers virtual, Senin (19/10/2020).

Wacana regulasi pemblokiran media sosial memang bukan isu baru. Program ini utamanya santer disuarakan selama 7 bulan terakhir sejak kehadiran pandemi Covid-19 di Indonesia. Tujuannya, kata Kominfo, adalah untuk menekan angka hoaks dan disinformasi di Indonesia.

Semuel mengklaim hingga kini, pihaknya telah mengidentifikasi 2.020 hoaks soal Covid-19 di media sosial, yang mana 1.759 di antaranya telah dihapus.

Namun, bukan berarti program tersebut tak menuai kritik. Banjir kritik muncul dari kalangan akademisi dan aktivis Hak Asasi Manusia (HAM), utamanya karena kekhawatiran apabila regulasi tersebut justru akan mengurangi kebebasan berpendapat.

“Pernyataan Kominfo itu menggambarkan bagaimana ekspresi kita di media sosial sesungguhnya tidak lepas dari pengawasan pemerintah,” tutur peneliti The Indonesian Institute Rifqi Rachman dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10).

Silakan masuk/daftar untuk melanjutkan membaca Konten Premium

Dan nikmati GRATIS AKSES 8 artikel Konten Premium!

Masuk / Daftar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top