Bisnis.com, JAKARTA – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) mengaku belum bisa memberikan kepastian mengenai pengoperasian dan peluncuran satelit multifungsi (Satelit Republik Indonesia/SATRIA).
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Anang Latif mengatakan, dirinya saat ini masih menunggu laporan dan skema dari PT Satelit Nusantara Tiga selaku badan usaha pelaksana terkait, sebelum mengeluarkan keputusan terkait program Satria.
Di sisi lain, Anang mengaku belum dapat memastikan apakah pelaksanaan pembangunan proyek tersebut harus mundur atau tidak. Pasalnya, proses komunikasi dengan investor proyek Satria terkendala oleh mewabahnya virus corona.
Kendati demikian menurutnya Bakti berkomitmen untuk tidak mengubah rencana akhir dari program Satria, yaitu beroperasi pada akhir 2022.
“Nah, di sini memang saya belum menerima kabar terakhir dari badan usahanya. Kepastian apakah mundur atau tidak pembangunanya serta seperti apa mekanisme pendanaan yang dipilih baru bisa kami dapatkan setelah ada informasi resmi dari badan usaha. Logikanya memang sepertinya pembangunan Satria harus mundur, cuma informasi itu belum kami terima dari badan usaha,” terangnya saat dihubungi Bisnis, Jumat (13/3).
Untuk diketahui, Bakti memiliki mekanisme dengan skema KPBU, yaitu kerja sama dengan pemerintah dan badan usaha. Di mana, PT Satelit Nusantara Tiga merupakan badan usaha pelaksana yang memiliki dua tugas. Pertama, mencari pembiayaan dan kedua, mencarikan pabrikan/vendor yang mengerjakan secara teknik pabrikasi satelitnya, peluncuran, dan pengopreasiannya.
Adapun komposisi konsorsium proyek Satelit Multifungsi ini terdiri atas PT Pintar Nusantara dengan komposisi 50 persen, PT Dian Satelit Sejahtera 25 persen, PT Nusantara Satelit Sejahtera 24 persen, dan PT Pasifik Satelit Nusantara 5 persen.
BPI France dari Prancis dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) didapuk selaku perusahaan sponsor mengenai porsi pendanaan.
“Tetapi yang pasti bahwa dua kandidat utama untuk pembiayaan ini pertama diperoleh dari Perancis, karena untuk pembiayaan satelit yang dari sana. Kemudian, kedua dari Tiongkok [China], pembiayaan ini untuk barang non-Perancis, seperti roket peluncur, perangkat lainnya, yang diluar buatan perancis,” jelasnya.
Anang mengatakan bahwa situasi terkini terkait dengan merebaknya wabah virus corona menghambat koordinasi di setiap lini pemangku kepentingan pembangunan satelit Satria.
“Kita dibatasi, China lebih dibatasi, Perancis juga mulai waspada akan isu corona ini. Namun, kami pun telah menyiapkan spare waktunya untuk kejadian tidak terduga, kami sudah cadangkan [agar tetap tepat waktu],” terangnya.
Anang melanjutkan, ke depannya BPI France dari Prancis dan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) juga akan menggandeng beberapa sindikasi, baik itu perusahaan-perusahaan dari Eropa maupun dari China.
Namun demikian, tambah Anang, proses financial closing Proyek Satelit Multifungsi terbilang cukup rumit. Berbeda dari Proyek Palapa Ring yang hanya melibatkan bank-bank nasional dan pembiayaan lingkup domestik, pembiayaan Proyek Satelit Multifungsi lebih ketat karena melibatkan pemangku kepentingan internasional.
“Sebenarnya tahapan ini, tinggal menyelesaikan perjanjian dari ketiga pihak ini harus berjalan serentak baik dari Indonesia yang diwakilkan oleh badan usaha yang mewakili pemerintah, lalu pihak Perancis dan pihak Tiongkok [China]nya,” lanjutnya.
