Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Kenali Beda Skema White List dan Black List dalam Pemblokiran Ponsel BM

Terdapat dua skema yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan pemblokiran dan pembatasan penggunaan ponsel ilegal.
Rahmad Fauzan
Rahmad Fauzan - Bisnis.com 21 Februari 2020  |  23:01 WIB
Sepertiga (34%) responden benar-benar meraih ponsel cerdas mereka selama perjalanan berkendara, suatu perilaku yang sangat berbahaya. - BOSCH
Sepertiga (34%) responden benar-benar meraih ponsel cerdas mereka selama perjalanan berkendara, suatu perilaku yang sangat berbahaya. - BOSCH

Bisnis.com, JAKARTA - Kurang dari 2 bulan sebelum penerapan dimulai, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus melakukan pembahasan mekanisme pengendalian nomor International Mobile Equipment Identity (IMEI) dengan pihak operator.

Dalam penerapan kebijakan tersebut terdapat dua mekanisme pengendalian, yakni black list dan white list.

Plt Kepala Biro Humas Kemenkominfo Ferdinandus Setu mengatakan mekanisme black list, menerapkan sistem normally on yang memungkinkan ponsel legal dan ilegal mendapat sinyal. Setelah diidentifikasi oleh sistem maka ponsel ilegal yang melakukan kloning atau malformat IMEI akan dinotifikasi untuk diblokir.

Dengan kata lain black list merupakan mekanisme yang memastikan ponsel ilegal tidak dapat terkoneksi dengan sinyal dari operator.

Dia mengatakan jangka waktu pelaksanaan pemblokiran cenderung berbeda-beda sesuai dengan kasusnya.

Sementara itu, mekanisme white list menerapkan sistem normally off. Sistem ini akan membuat ponsel yang memiliki IMEI legal yang bisa mendapatkan sinyal untuk menerima layanan telekomunikasi dari operator.

Kepala Seksi Standar Kualitas Layanan Kemenkominfo Dimas Yanuarsyah mengatakan komunikasi antara kementerian dan perusahaan operator seluler berjalan dengan baik.

"Perusahaan operator seluler mendukung pemerintah dalam hal pengendalian IMEI," ujar Dimas kepada Bisnis, Jumat (21/2/2020).

Menurutnya, pemerintah dan operator akan bekerja sama untuk melakukan pengadaan alat equipment identity register (EIR). Adapun, EIR adalah perangkat yang akan digunakan dalam sistem pengendalian IMEI, dan penerapan skema black list dan white list.

Sekadar catatan, IMEI merupakan kode yang terdiri dari 15 digit angka yang dimiliki oleh ponsel atau gawai lain sebagai instrumen identifikasi ketika menerima jaringan seluler.

IMEI juga berfungsi untuk mendeteksi keaslian gawai. Dalam hal ini pemerintah RI menggunakan IMEI sebagai instrumen pengawasan terhadap distribusi gawai ilegal.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kominfo imei
Editor : Yustinus Andri DP
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.
0 Komentar

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!
qrcode bisnis indonesia logo epaper

BisnisRegional

To top