Startup Indonesia Punya Siapa?

Kepemilikan asing atas perusahaan startup besar di Indonesia sempat menjadi isu hangat. Sederet unicorn alias perusahaan rintisan bervaluasi di atas US$1 miliar mendapatkan dana hingga triliunan dari investor asing.
Ropesta Sitorus
Ropesta Sitorus - Bisnis.com 04 Oktober 2019  |  13:26 WIB
Startup Indonesia Punya Siapa?
Pemandangan Monumen Nasional (Monas) yang berada di jantung kota Jakarta, Senin (26/8/2019). Pemerintah memutuskan akan memindahkan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. - ANTARA FOTO/Aprillio Akbar

Bisnis.com, JAKARTA -- Derasnya arus masuk investasi asing terhadap perusahaan rintisan teknologi di Indonesia bagai pedang bermata dua. 

Di satu sisi, mempercepat tumbuhnya perusahaan menjadi unicorn bahkan decacorn atau bervaluasi di atas US$10 miliar. Setidaknya ada empat startup besar asal Indonesia yakni Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak yang berkali-kali mendapatkan pendanaan dalam berbagai seri hingga menjadi unicorn dalam kurun sekitar 10 tahun.
 
Gojek misalnya, memeroleh pendanaan asing dari Google, Tencent Holdings, Mitsubishi Corporation, dan Sequoia Capital India. Sementara itu, Traveloka didukung oleh antara lain Expedia, GFC, Sequoia Capital, dan JD.com.

Di sisi lain, besarnya porsi pendanaan asing membuat kepemilikan saham mayoritas di perusahaan rintisan yang dibanggakan RI itu justru dikuasai oleh asing dan menimbulkan kekhawatiran tersendiri.

Peneliti Indef Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan startup, khususnya yang bergerak di bidang marketplace, turut berkontribusi terhadap naiknya impor barang konsumsi. Mengutip data asosiasi e-commerce, dia menyebutkan 93 persen barang yang dijual di marketplace adalah impor dan produk lokal hanya 7 persen.

“Dana asing yang mengalir ke unicorn punya beberapa kepentingan, seperti integrasi horizontal di mana perusahaan rintisan di Indonesia digunakan sebagai rantai pasok produk perusahaan lain. Misalnya, startup unicorn e-commerce digunakan memasarkan produk Taobao, Alibaba dari China,” tutur Bhima kepada Bisnis, belum lama ini.

Integrasi horizontal ini juga termasuk masuknya tenaga kerja asing atau outsourcing dari negara lain yang high-skilled ke perusahaan afiliasi investor. Dampak keberadaan perusahaan rintisan bagi penyerapan tenaga kerja semi-skilled dan high-skilled masih terbatas.

Selain itu, pengumpulan data pribadi masyarakat mulai yang terkait kewarganegaraan, keuangan, hingga mobilitas sehari-hari oleh startup juga patut diwaspadai. Data-data itu rentan disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk memetakan perilaku konsumen alias jadi market intelligence bagi pemasaran produk dari perusahaan asing yang terafiliasi.

Selain karena market-size yang besar, faktor penyebab banyaknya saham startup lokal dimiliki oleh asing juga lantaran pembiayaan investasi pada startup yang bersumber dari modal ventura, bukan dari sumber pembiayaan konvensional seperti bank.

Petugas menghitung mata uang rupiah dan dolar AS di salah satu tempat penukaran uang di Jakarta, Selasa (9/10/2018)./ANTARA-Akbar Nugroho Gumay

Sayangnya, modal ventura belum berkembang pesat di Indonesia. Sementara itu, keberpihakan dari perbankan juga masih minim.

Di sisi lain, Bursa Efek Indonesia (BEI) memang menawarkan kemudahan bagi startup untuk menggelar Initial Public Offering (IPO). Namun, relaksasi yang diberikan masih belum banyak diramaikan oleh para calon emiten dari perusahaan rintisan.

Perbankan Mau Tapi "Malu"
Bhima menilai salah satu cara mendukung modal ventura adalah dengan adanya insentif dari pemerintah.

“Tugas pemerintah memberikan insentif dan kelonggaran regulasi bagi modal ventura, khususnya milik bank yang menyuntikkan modal ke startup. Insentif bisa berupa fiskal dan non fiskal,” sebutnya.

Insentif pajak dilakukan lewat Pajak Penghasilan (PPh) 0 persen bagi modal ventura. Adapun yang dibutuhkan modal ventura saat ini, lanjut Bhima, adalah mengurangi ketergantungan dana jangka pendek.

Di sisi lain, perbankan selaku industri jasa keuangan dengan penguasaan aset terbesar sebenarnya memiliki dana yang siap dikucurkan. Tetapi, bank masih enggan terlibat langsung memberikan kredit ke startup.

“Saya belum dengar ada kredit dari perbankan, kalaupun ada, jumlah mayoritas masih dari perusahaan ventura dan modalnya dari luar negeri. Kalaupun perusahaan venturanya lokal, mereka selaku pengelola, uangnya kebanyakan dari luar,” ujar Ketua Umum Asosiasi e-Commerce Indonesia (idEA) Ignatius Untung kepada Bisnis, Kamis (22/8/2019).

Pengemudi Go-Jek membelikan pesanan pelanggan lewat layanan Go-Food./Bloomberg-Dimas Ardian

Dia menuturkan jumlah modal di dalam negeri sebenarnya bukan kurang banyak, tapi investor lokal belum terlalu familiar dengan model bisnisnya.

Bank menghindari pembiayaan ke perusahaan rintisan dengan alasan faktor risiko dan ketiadaan agunan. Memang tak dapat dipungkiri, startup memiliki risiko gagal yang besar. Bahkan, sekitar 70 persen startup gagal dalam 3 tahun pertama.

“Sepanjang pengetahuan saya, kami belum ada eksposur kredit ke startup dan e-commerce karena masalah risk appetite-nya,” ungkap Direktur Bisnis dan Jaringan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Hery Gunardi.

Hal senada disampaikan Presiden Direktur PT Bank Central Asia Tbk. Jahja Setiaatmadja. 

“Tidak ada kredit, yang ada kami investasi di beberapa startup,” terangnya.

Walau tak memberikan kredit, beberapa bank papan atas sudah mengakuisisi perusahaan modal ventura agar dapat masuk ke startup. Misalnya, Bank Mandiri lewat anak usahanya PT Mandiri Capital Indonesia (MCI), BCA melalui PT Central  Capital Ventura (CCV), dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang mengakuisisi PT Bahana Artha Ventura (BAV) pada akhir 2017.

Namun, portofolio investasi perusahaan ventura yang dibentuk perbankan belum terlalu besar. Bank masih cenderung hati-hati memilah startup yang didanai, sehingga penyerapan dana investasinya terbilang lamban.

Ambil contoh, dana yang diinvestasikan BCA ke startup lewat CCV masih belum bertambah dari angka Rp200 miliar sejak awal 2017.

Karyawan beraktivitas di kantor Tokopedia, Jakarta, Senin (22/7/2019)./Bisnis-Himawan L. Nugraha

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Investment Associate CCV Eric Hendrickus menyatakan perseroan masih menggunakan alokasi dana investasi sebesar Rp200 miliar yang disuntikkan BCA ketika CCV pertama kali berdiri pada kuartal II/2017. 

Sejauh ini, CCV memiliki 14 perusahaan rintisan dalam portofolio investasi, kendati tidak diperinci jumlah dana yang telah diinvestasikan.

Setali tiga uang, Bank Mandiri juga tidak mau jor-joran. Sejak berdiri pada 2016, total investasi MCI ke startup masih berkisar Rp400 miliar – Rp500 miliar. Pada awal tahun ini pun, Bank Mandiri “hanya” menambah modal sebesar Rp90 miliar ke MCI.

Direktur Utama MCI Eddi Danusaputro menyampaikan tak mau agresif menambah portofolio investasi. MCI mengincar 2-3 startup baru dengan nilai investasi Rp40 miliar dan Rp50 miliar sisanya dialokasikan untuk tambahan investasi alias follow-on funding.

MCI memilah startup yang dipandang akan berkontribusi mendukung bisnis Grup Bank Mandiri. Saat ini, portofolio investasi MCI terdiri atas 11 perusahaan financial technology (fintech) di bidang Peer-to-Peer (P2P) lending, SME solutions, maupun pembayaran, antara lain Amartha, KoinWorks, dan PrivyID.

“Kenyataannya memang uang asing lebih banyak daripada uang investor lokal. Apalagi, harus diakui investasi di startup relatif riskan dibandingkan industri lain, jadi butuh napas panjang juga karena investasi startup kurang likuid, butuh 3-7 tahun sampai bisa exit,” jelasnya.

Selain itu, menurut Eddi, investasi di startup juga tidak murah karena harus ikut terlibat dalam sejumlah tahap pendanaan mulai dari seed funding hingga seri-seri berikutnya. Itulah yang membuat dominasi pemodal asing di startup masih sulit terkikis.

Peserta menyimak diskusi di sela-sela peluncuran Ignite the Nation-Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital Satu Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (19/8/2019)./ANTARA FOTO-Puspa Perwitasari

Startup Fintech
Executive Director of Marketing Communication & Community Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) Tasa Nugraza Barley mengungkapkan hasil survei tahunan per Maret 2019, menunjukkan 37 persen dari sekitar 250 fintech anggota asosiasi membutuhkan suntikan modal untuk berkembang.

Infrastruktur dan ketersediaan talenta yang berkualitas juga menjadi tantangan yang harus dihadapi.

“Kami melihat permodalan untuk industri fintech sudah banyak mengalami perbaikan karena memang industri ini makin menarik di mata investor. Makin banyak grup besar lokal yang melakukan pendanaan ke sektor ini melalui berbagai macam pendekatan. Hal ini berdampak positif terhadap perkembangan fintech ke depannya,” jelasnya.

Perkembangan startup di Indonesia, khususnya di bidang teknologi keuangan, memang menunjukkan pertumbuhan pesat.

Sebagai perbandingan, saat berdiri 3 tahun lalu, jumlah anggota Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) tak sampai 10 perusahaan. Kini, jumlahnya sudah 250 perusahaan. 

Sektornya pun bervariasi seperti P2P lending, pembayaran digital, wealth management, aggregator, perencanaan keuangan, enabler, market support, equity crowdfunding, dan lain-lain.

“Walaupun pertumbuhan memang tinggi, tapi yang sebenarnya lebih penting adalah kualitas dan jangkauan dari berbagai solusi fintech tersebut kepada masyarakat luas, terutama mereka yang selama ini belum tersentuh oleh sektor keuangan,” ucap Barley.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ada 127 fintech lending yang terdaftar di lembaga tersebut per 7 Agustus 2019. Sementara itu, jumlah fintech pembayaran yang terdaftar di BI sebanyak 58 entitas per 21 Mei 2018.

Adapun akumulasi pinjaman online mencapai Rp44,8 triliun, melesat 97,68 persen year-to-date (ytd) dari Desember 2018, yang masih sebesar Rp22,66 triliun. Sekitar 85,9 persen dari pinjaman tersebut atau sebesar Rp38,49 triliun (tumbuh 96,2 persen ytd) disalurkan kepada peminjam di Pulau Jawa.

Sementara itu, mengutip Startup Ranking, Indonesia menjadi negara kelima dalam daftar negara dengan jumlah perusahaan rintisan terbanyak di dunia, dengan 2.148 startup. AS berada di posisi pertama dengan 47.186 startup, disusul India, Inggris Raya, dan Kanada.

Data tersebut bisa menjadi gambaran bahwa kehadiran perusahaan rintisan lokal, termasuk di bidang fintech, memang dibutuhkan oleh masyarakat. Dukungan yang lebih besar dari investor lokal pun tentu dibutuhkan. 

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
fokus, StartUp

Editor : Annisa Margrit

Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top