Bisnis.com, JAKARTA -- CEO Facebook Inc Mark Zuckerberg menyerukan perlunya aturan main baru terhadap internet yang berlaku secara global untuk menangkal penyebaran konten kebencian dan kekerasan.
Dalam pernyataannya yang juga dipublikasikan sebagai sebuah kolom di Washington Post, Zuckerberg mengatakan perusahaannya berharap ada regulasi terkait konten yang dilarang dan mewajibkan perusahaan untuk membangun sistem yang dapat menekan penyebaran konten yang berbahaya.
"Kita punya kewajiban untuk menjaga masyarakat aman di layanan kita. Artinya, harus ditentukan apa yang masuk dalam kategori propaganda teroris, ujaran kebencian, dan lainnya. Kita terus melihat kembali kebijakan kita dengan para ahli, tapi kita juga terus membuat kesalahan dan keputusan yang tidak disukai banyak orang," paparnya, seperti dilansir Bloomberg, Minggu (31/3/2019).
Zuckerberg melanjutkan pihaknya akan menerima standar umum untuk memverifikasi tokoh politik, sebuah praktik umum yang digunakan banyak pengiklan di sejumlah negara untuk memverifikasi identitas seseorang sebelum membeli iklan politik. Dia juga menyinggung perlunya memperbarui aturan hukum dengan memasukkan isu-isu politik perpecahan.
"Setiap hari kita membuat keputusan tentang pernyataan mana yang berbahaya, pernyataan apa yang menunjukkan adanya iklan politik, dan bagaimana mencegah serangan siber yang canggih. Namun, jika kita memulai dari nol, kita tidak akan meminta perusahaan-perusahaan untuk membuat pandangan ini sendiri," jelas Zuckerberg.
Dia juga menegaskan akan baik untuk internet jika lebih banyak negara mengadopsi aturan seperti General Data Protection Regulation (GDRP) yang diberlakukan Uni Eropa (UE) sebagai kerangka umum.
Terkait keamanan data pribadi, Zuckerberg menyatakan bahwa regulasi terkait privasi seseorang harus menjaga hak seseorang mengenai bagaimana orang tersebut menginginkan informasinya digunakan, sembari memungkinkan perusahaan untuk tetap menggunakan informasi tersebut untuk alasan keamanan dan pemberian layanan bagi si pengguna.
Pernyataan ini disampaikan Zuckerberg setelah perusahaannya menjadi perhatian dunia terkait kebocoran data pengguna Facebook. Proses bagaimana media sosial tersebut mengumpulkan informasi, menggunakannya, serta menyebarkannya ke seluruh dunia juga dipertanyakan.
Setelah terungkap bahwa puluhan juta data pengguna Facebook bocor dan digunakan oleh perusahaan konsultan Cambridge Analytica pada tahun lalu, media sosial itu menjadi target para regulator di berbagai negara, termasuk Indonesia.
Kondisi itu diperparah setelah penembak massal di Selandia Baru, yang aksinya menewaskan 50 warga Muslim sekitar 2 pekan lalu, menyiarkan secara langsung aksi kejinya melalui Facebook.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
