Bisnis.com, JAKARTA – Bertambahnya dana asing ke perusahaan startup PT Aplikasi Karya Anak Bangsa atau Go-Jek mendapat kritik anggota DPR. Pasalnya, dengan semakin besar porsi asing, membuat Go-Jek diragukan sebagai “karya anak bangsa.”
Terbaru, Gojek merampungkan fase pertama putaran pendanaan seri F yang dipimpin oleh Google, JD.com, dan Tencent, serta beberapa investor lainnya termasuk Mitsubishi Corporation dan Provident Capital.
Berdasarkan rumor yang beredar di pasar, suntikan modal dari Google-Tencent Cs ini mencapai US$1 miliar atau setara Rp14 triliun (dengan asumsi kurs Rp 14.000).
Anggota Komisi XI DPR-RI Ecky Awal Mucharam, meminta pemerintah untuk mengambil kebijakan terkait penguasaan asing atas perusahaan-perusahaan startup lokal. Menurutnya, jika semakin dikuasai asing, maka data warga negara Indonesia rawan disalahgunakan.
“Kita jangan sekedar bangga atas keberadaan startup-startup unicorn tersebut, karena faktanya mereka sudah dikuasai asing. Lagi-lagi kita hanya menjadi pasar semata. Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis dan taktis mengatasi hal ini,” kata Ecky, seperti diutip dari keterangan tertulis, Jumat (1/2/2019).
Menurutnya, ada tiga potensi masalah jika startup dikuasai asing penuh. Pertama, disrupsi ekonomi yang menimbulkan winner dan loser. Dengan keunggulan teknologi para startup unicorn ini akan menjadi pemenang dalam kompetisi sedangkan pemain tradisional tersisih.
Dampaknya, investor asing merebut lebih banyak kue ekonomi. Apalagi pemberlakuan pajak antara bisnis startup dan tradisional berbeda. Pajak untuk perusahaan-perusahaan tersebut dinilai masih sangat longgar.
“Selain tidak fair juga terjadi kebocoran penerimaan negara. Perlu ada level playing field atau aturan main yang sama,” kata Ecky.
Persoalan lain adalah dominasi barang-barang impor di startup e-commerce unicorn yang bisa membanting harga. Ini bisa berakibat produk lokal kian tersisih. Dia memperkirakan 90% barang-barang yang diperjualbelikan unicorn e-commerce adalah impor.
Dengan kondisi seperti itu, maka sama saja memperburuk defisit transaksi berjalan dan tidak ada manfaat nilai tambahnya bagi ekonomi keseluruhan, khususnya sektor manufaktur di Indonesia.
Ketiga, kekhawatiran timbul dari sisi penggunaan dan perlindungan keamanan data ini belum jelas regulasinya. Pasalnya, ada potensi data disalahgunakan yang dapat merugikan kepentingan nasional.
Oleh kKarena itu, ia minta pemerintah harus segera merancang regulasi yang komprehensif dan dapat menjawab tiga isu tersebut. Entah misalkan pembatasan kepemilikan asing, insentif dan disinsentif fiskal untuk memperkuatkan manfaat bagi ekonomi nasional, maupun aturan yang lebih teknis terkait keamanan data.
“Kembali ke amanah pasal 33 UUD 45, jangan kalah oleh liberalisasi ekonomi dengan cover ekonomi digital," tandas dia.
Dalam keterangan resmi, setelah putaran pendanaan Seri F, perusahaan mengklaim bahwa para pendiri Gojek akan tetap memiliki kontrol terhadap pengambilan keputusan dan penentuan arah kebijakan perusahaan. Hal itu agar mereka dapat merealisasikan visi jangka panjang perusahaan serta terus melakukan ekspansi dan pengembangan bisnis yang pesat.
Diperkirakan Gojek sudah disuntik investor asing lebih dari US$3 miliar. Techcrunch melaporkan, Gojek telah tujuh kali melakukan putaran penggalangan dana dan diperkirakan valuasinya mendekati US$10 miliar.
Saat ini investor Gojek adalah Tencent Holdings, JD.com, New World Strategic Invesment dari China, Google dari AS, Temasek Holdings dan Hera Capital dari Singapura dan Astra International dan GDP Ventures dari Indonesia.
