Bisnis.com, JAKARTA — PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia memperkirakan penandatanganan penjaminan proyek satelit multifungsi bisa dilakukan pada kuartal pertama 2019.
Penjaminan proyek ini bakal menyumbang pada target portofolio penjaminan proyek perseroan sebanyak 23 proyek pada awal tahun depan.
Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Armand Hermawan mengatakan bahwa penandatanganan penjaminan bakal berlangsung bersamaan dengan pengumuman pemenang lelang proyek satelit multifungsi.
Saat ini, lima konsorsium telah lulus prakualifikasi dan tengah bertarung memperebutkan proyek yang ditaksir bernilai US$600 juta itu.
"Penjaminannya nanti pada kuartal pertama 2019. Kami menjamin keterlambatan pembayaran AP [availability payment] sampai pada terminasi," ujarnya kepada Bisnis.com, pekan ini.
Proyek satelit multifungsi menggunakan skema ketersediaan layanan atau AP dalam pengembalian investasi badan usaha.
Availability payment merupakan pembayaran secara berkala oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan infrastruktur sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Adapun, proyek satelit multifungsi besutan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi ini berdurasi 15 tahun.
Satelit multifungsi bakal memberi akses internet di 149.000 titik. Dari jumlah itu, titik terbanyak merupalan sekolah sebanyak 93.900 dan 47.900 titik kantor pemerintahan.
Akses ini akan bermanfaat bagi pelayanan kesehatan, pendidikan, dan layanan administrasi pemerintahan.
Menteri Komunikasi & Informatika, Rudiantara mengatakan bahwa pemenang lelang memiliki waktu 3 tahun untuk merancang, membuat, dan meluncurkan satelit.
Walhasil, satelit dijadwalkan diluncurkan ke orbit pada 2022.Hingga saat ini, nilai proyek ini belum ditetapkan karena menunggu hasil penawaran dari peserta tender. (Rivki Maulana)
