Bisnis.com, SINGAPURA – David Katz, Founder dan CEO dari The Plastic Bank mengungkapkan, perkembangan artificial intelligence yakni sistem blockchain telah mendorong kemajuan bagi upaya daur ulang sampah plastik menjadi produk dengan nilai tambah dan menjadi uang.
Dalam konferensi THINK Asean 2018 yang digelar oleh International Business Machines (IBM) di Singapura, David Katz menyatakan dia telah menggunakan plastik sebagai nilai uang dalam upaya menyelamatkan lingkungan.
Ada pun sistem blockchain membuat sampah plastik yang dikumpulkan sebagai poin yang bisa ditukarkan mellui plastik bank. Menurut David, penggunaan blockchain merupakan salah satu upaya meningkatkan inklusi sistem keuangan di dunia.
“Ada 5% sampai 10% pertumbuhan bisnis Plastic Bank ini telah mendorong plastik menjadi uang, dimana blockchain mengubah plastik menjadi digital currency, sekaligus memiliki social value. Sistem ini dapat memberi dampak yang mengubah pola hidup masyarakat,” kata David di Resort World Sentosa beberapa hari lalu, dikutip Bisnis, Sabtu (12/5/2018).
Dia meyakni, sistem ini selain menjadi solusi keuangan juga menjadi solusi menyelamatkan lingkungan. Dia mengambil contoh, beberapa lokasi berhasil ditemukan oleh blockchain memiliki jumlah sampah plastik terbesar sehingga memiliki peluang keuangan yang tinggi. Ada pun Plastic Bank ini menawarkan inovasi baru plastik sebagai produk yang bagus dan aman.
David menyebut, pihaknya sudah banyak berkolaborasi dengan perusahaan pertanian dan perikanan, terutama dalam hal mendorong mereka mengambil peluang menggunakan ulang plastik sebagai penopang keuangan.
Sementara di Indonesia, David mengakui ada peluang besar untuk melakukan ekspansi Plastic Bank. Dia tak memungkiri bahwa dengan jumlah sampah yang tinggi di lautan Indonesia, pemerintah dan masyarakat setempat tidak tinggal diam. Mulai banyak upaya untuk mendaur ulang sampah plastik sebagai produk ramah lingkungan yang tidak merusak ekosistem. Meskipun begitu, kata David, Indonesia belum mengoptimalkan peluang mendapatkan uang dari daur ulang tersebut menggunakan blockchain.
“Kami memang ingin buka kalau bisa di Bali, di Indonesia, apalagi dengan karakter Indonesia yang memiliki banyak pulau, tentu imbasnya pada banyaknya sampah di lautan. Meskipun begitu kami melihat peluang kerjasama yang lebih besar dengan masyarakat lokal, para penghuni setempat, atau pelaku usaha, ketimbang masyarakat. Sebab, sistem ini membutuhkan sistem yang transparan, dan tugas pemerintah mungkin cukup memastikan keterlibatan masyarakat,” jelas David.
