3 KTP Punya Jutaan Nomor Prabayar

Bisnis.com, JAKARTA — Jutaan nomor terdaftar hanya dengan beberapa nomor induk kependudukan dalam program registrasi ulang nomor seluler prabayar.

Pada data Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil, mencatat tiga NIK paling mencurigakan yang bisa menembus sistem pencatatan. Hal itu, bahkan terjadi di seluruh operator seluler.

Nomor pelangan seluler prabayar Indosat menjadi jumlah terbanyak yang bisa ditembus tiga NIK. NIK pertama terdaftar dengan 2.221.656 nomor, NIK kedua terdaftar dengan 1.847.625 juta nomor, dan NIK ketiga tedaftar atas dengan 1.601.391 juta nomor.

Hal yang sama juga terjadi pada operator seluler lain namun pada jumlah yang lebih kecil. Pada Telkomsel, NIK pertama menembus 518.962 nomor. Kemudian, NIK kedua dengan 409.043 nomor dan terakhir 402.034 nomor.

Pada XL, satu nomor NIK bisa digunakan untuk mendaftarkan berturut-turut 319.251 nomor, 310.002 nomor dan 310.001 nomor. Sementara itu, pada Tri jumlah terbesar yang bisa ditembus yakni 83.575 nomor. Sisanya, satu NIK masing-masing bisa mencatatkan 66.432 nomor dan 40.631 nomor.

Adapun, pada Smartfren yang tercatat dengan satu NIK berturut-turut sebanyak 145.868 nomor, 63.136 nomor dan 57.879 nomor.

Secara total, terdapat penggunaan 227.945 NIK yang mencurigakan karena mendaftarkan 133,22 juta nomor atau tepatnya 133.228.755 nomor seluler prabayar. Artinya, satu NIK bisa digunakan untuk meregistrasi lebih dari 10 nomor.

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Hanafi Rais mengatakan angka sebesar itu tak mungkin dilakukan gerai. Pastinya, terdapat motif bisnis yang dilakukan operator agar bisa mendaftarkan nomor sebanyak-banyaknya.

Dia berasumsi bahwa registrasi nomor dengan jumlah besar itu karena untuk menyelamatkan nomor yang sudah diproduksi agar tidak terblokir.

"Korporasi pasti [motifnya] bisnis untuk menyelamatkan nomor yang sudah diproduksi dan tidak mau dibatasi oleh kebijakan ini," ujarnya usai Rapat Dengar Pendapat dengan BRTI dan Direktorat Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Ruang Rapat Komisi I, Jakarta, Senin (9/4/2018).