Bisnis.com, BEIJING – Otoritas pajak China akan mulai memberlakukan sistem pajak e-commerce lintas negara pada 8 April 2016 guna mendorong kompetisi yang adil dengan perdagangan konvensional.
Selama ini, Negeri Tirai Bambu hanya mengenakan pajak barang pos pribadi (personal postal articles tax) sebesar 10% atas barang impor di bawah 1.000 yuan. Bila nilai pungutan lebih kecil 50 yuan, pajak itu tidak dikenakan.
Padahal, pertumbuhan e-commerce lintas negara di China tumbuh 30%, berbanding terbalik dengan nilai ekspor-impor Negeri Panda yang anjlok 7%.
Dalam aturan baru, nilai satu kali transaksi akan dibatasi maksimal 2.000 yuan. Setiap orang hanya boleh mengirimkan barang maksimal 20.000 yuan per tahun. Untuk sementara, tarif pajak dalam rentang tersebut akan ditetapkan sebesar 0%. Bila melampaui, pajak yang dikenakan adalah seperti yang berlaku pada perdagangan umum.
Director of Institute of Market Economy of Development Research Center of the State Council Wang Wei mengatakan pada tahap awal, pemerintah akan memungut pajak barang pos pribadi pada peritel yang terdiri dari tarif barang impor, pajak nilai tambah impor, dan pajak konsumsi.
Selama ini, penyelenggara e-commerce dituding mengambil keuntungan dari ketiadaan pajak barang pos pribadi. Biasanya mereka membuat kemasan dan pengiriman barang terpisah yang harganya di bawah nilai yang terkena pungutan.
“Tingkat beban pajak yang relatif rendah inilah yang menjadi alasan mengapa e-commerce lintas negara cukup populer bila dibandingkan dengan impor perdagangan tradisional,” katanya sebagaimana dikutip dari situs China Daily, Sabtu (26/3/2016).
Pada 2014, nilai perdagangan daring (online) lintas negara di China mencapai ratusan miliar yuan, tetapi pajak barang pos pribadi hanya 1,3 miliar yuan.
