Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com

Konten Premium

Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Balon Google Dinilai Tak Sesuai Nawacita Jokowi-JK. Menko Luhut Diminta "Turun Tangan"

Uji teknis Project Loon dari Google Inc dinilai tidak sesuai dengan visi pemerintah dalamnNawacita karena membuat keamanan informasi Indonesia lebih rentan sehingga negara tidak lagi berdaulat.
Samdysara Saragih
Samdysara Saragih - Bisnis.com 12 Januari 2016  |  13:09 WIB
Balon Google Dinilai Tak Sesuai Nawacita Jokowi-JK. Menko Luhut Diminta "Turun Tangan"
Google co-founder and President of Alphabet Sergey Brin (kanan) bersama Vice President Project Loon Google Mike Cassidy (kiri), CEO XL Axiata Dian Siswarini (tengah), CEO Indosat Alexander Rusly (kedua kiri), CEO Telkomsel Ririek Adriansyah (kedua kanan) berfoto di depan Balon Project Loon di Kantor Google X Mountain View, California, Amerika Serikat, Rabu (28/10/2015). - Antara/Yudhi Mahatma.
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA – Uji teknis Project Loon dari Google Inc dinilai tidak sesuai dengan visi pemerintah dalam Nawacita karena membuat keamanan informasi Indonesia lebih rentan sehingga negara tidak lagi berdaulat.

Pengamat telekomunikasi Riant Nugroho mengingatkan bahwa saat ini negara-negara maju berlomba mengorek informasi dari negara lain. Dahulu, informasi didapat dari berbagai penelitian, biro sensus, dan kampus yang biasanya membutuhkan proses cukup lama.

“Sekarang sadapnya kalau bisa in time, saat butuh kapan pun bisa diambil saat itu juga,” katanya kepada Bisnis.com, Selasa (12/1/2016).

Dia menilai kehadiran Project Loon semakin membuat dunia informasi Indonesia, terutama di dunia maya, telanjang.

Pasalnya, informasi dari pelanggan data tidak hanya diketahui oleh operator, melainkan juga dapat diakses Google via balon-balon yang berfungsi sebagai stasiun pemancar dan penerima (BTS) terbang tersebut.

“Kita kian tidak punya ketahanan nasional di bidang informasi. Semakin banyak yang bobol nantinya,” kata mantan Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) ini.

Riant meminta pemerintah untuk mengkaji ulang rencana uji teknis Project Loon yang dijadwalkan dimulai pada awal tahun ini.

Seharusnya, kata dia, Kementerian Komunikasi dan Informatika berkonsultasi lebih dulu dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebelum memberi izin Project Loon.

Pasalnya, proyek itu bukan semata-mata terkait dengan bisnis telekomunikasi atau Internet, melainkan juga berimplikasi pada keamanan dan kedaulatan nasional.

Secara khusus dia meminta Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan “turun tangan” karena Kemkominfo berada di bawah koordinasinya.

“Saya khawatir izin Project Loon ini tidak sesuai dengan Nawacita pemerintah. Salah satu isinya kan bagaimana kita menjaga kedaulatan,” katanya.

Uji teknis Project Loon di Indonesia melibatkan tiga operator seluler yakni PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel), PT Indosat Tbk (Indosat Ooredoo), dan PT XL Axiata Tbk (XL).

Ketiga operator terbesar di Tanah Air itu, dalam pertemuan di Silicon Valley, pada Oktober 2015, sepakat mengalokasikan frekuensi berlisensi mereka di pita 900 MHz kepada Google Inc.

Pemerintah telah menetapkan pita frekuensi 900 MHz berstatus teknologi netral sehingga pemegang lisensi bisa menggunakannya untuk menggelar layanan 2G, 3G, hingga 4G.

Menurut rencana, Project Loon akan berjalan pada awal 2016 dan berlangsung selama satu tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Editor : Saeno
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Terpopuler

back to top To top