Bisnis.com, BOGOR- Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong pemerintah kabupaten/kota membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) khusus perusahaan infrastruktur jaringan telekomunikasi.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan pembentukan perusahaan BUMD tersebut dinilai perlu dilakukan untuk mempermudah perizinan para operator telekomunikasi membangun jaringan.
"Selama ini banyak permasalahan yang ditemui operator seluler saat mereka membangun tower. Mereka mengaku perizinan dari pemerintah sulit keluar, padahal mereka perlu cepat melayani masyarakat," katanya di Bogor, Selasa (16/6/2015).
Rudiantara menjelaskan apabila BUMD sudah dibentuk di setiap daerah, pemda tersebut telah memiliki izin penyelenggaraan jaringan tertutup (jarteltup). Selain itu, kesulitan perizinan yang dikeluhkan para operator seluler bisa ditekan, sebab semuanya sudah diurus oleh perusahaan daerah tersebut.
Menurutnya, pembentukan BUMD tersebut bisa dimulai dengan membuat perencanaan bisnis antara operator dan pihak pemda. Nantinya, kata dia, kementerian akan memberikan izin BUMD tersebut sebagai penyelenggara jaringan tetap.
"Kalau perencanaan bisnis hingga semua berkasnya sudah selesai serta masing-masing pihak pemda dan operator sudah oke, maka dalam sebulan kami akan keluarkan izinnya," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Bogor Bima Arya akan mengkaji pembentukan BUMD tersebut. Pihaknya akan segera berkoordinasi dengan DPRD Kota Bogor terlebih dahulu.
"Sistem infrastruktur jaringan telekomunikasi di Bogor ini semuanya masih semrawut, dan kami tidak bisa putuskan sendiri. Biar nanti komunikasikan dulu dengan dewan," ujarnya.
Menteri Rudiantara juga berencana akan mengkonsolidasikan para operator agar industri seluler di Indonesia lebih efisien dan ramping. Dia memberi contoh operator seluler di China hanya dua dan Singapura tiga operator.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
