Bisnis.com, JAKARTA – Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 tinggal hitungan bulan. Oleh sebab itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika berharap agar pelaku industri mewaspadai potensi serbuan pekerja asing dengan melakukan sertifikasi kompetensi.
Lantas, negara mana yang perlu Indonesia waspadai?
“Negara yang tidak punya sumber daya alam,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Senin (2/2/2015).
Namun, dia enggan membocorkan negara mana yang dimaksudkannya itu.
Menurut Rudiantara, negara tersebut sadar hanya bisa mendapat manfaat dari MEA jika mengandalkan tenaga kerja terampil. Sementara pada saat yang sama, pelaku industri TIK lokal kurang sigap menghasilkan pekerja dengan kualifikasi setara.
Di industri TIK, ungkapnya, baru ada dua lembaga sertifkasi profesi (LSP) yakni LSP Teknologi dan Informasi Komunikasi serta LSP Telematika. Kemkominfo sendiri sudah menetapkan 12 Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) untuk industri yang dinaunginya itu.
Rudiantara mengatakan Indonesia idealnya memiliki 15 LSP yang didirikan oleh asosiasi profesi atau industri TIK. Pemerintah, katanya, akan mendorong hadirnya LSP-LSP dengan pemberlakuan SSKNI secara bertahap.
Proses sertifikasi di Indonesia sendiri akan dilakukan oleh Badan Nasional Standarisasi Profesi (BNSP). Sementara itu Kementerian Tenaga Kerja akan menyiapkan standar-standar kompetensi yang dibutuhkan dalam menyambut MEA.
Anggota BNSP Richardus Eko Indrajit berharap setiap asosiasi industrik TIK dapat membentuk LSP masing-masing. Pasalnya, pelaku industri lebih paham kebutuhan tenaga kerja dan sertifikasi yang dibutuhkan.
“Semakin segmented makin baik,” tambah pria lulusan Universitas Harvard ini.
